Dikritik Kerja Lama, DPRD Jabar Balas Serang: Ungkit 2 Masalah yang Lelet Ditangani Dedi Mulyadi

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat membalas kritikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang lama dalam bekerja. 

Sebelumnya, hal itu disinggung Dedi ketika acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025 kemarin. Acara itu tidak dihadiri para anggota DPRD Jabar. 

Doni kemudian membalas kritikan Dedi dengan mengungkit dua permasalahan di Jawa Barat yang hingga kini tak kunjung selesai. 

Ia mencontohkan pembangunan di Jalan Raya Parung Panjang Bunar, Kabupaten Bogor dan Jembatan Cicangor di Kabupaten Karawang yang terlunta-lunta. 

Menurutnya, citra Dedi yang ditampilkan di media sosial dengan gagah dan keren tidak selaras dengan kinerjanya di lapangan. 

"Misalnya Jalan Raya Parung Panjang Bunar, kemarin saya dapat informasi dari konstituen saya ada anak SMP, SMK kelas satu tewas dilindas truk di jalan itu. Nah, kalau misalnya Pak Dedi Mulyadi yang memang berpihak pada rakyat, urus tuh Jalan Raya Parung Panjang. Cepat segera potong birokrasinya," ujar Doni seperti dikutip Metro TV yang tayang pada Sabtu (17/5/2025). 

Selain itu, ia juga menyoroti lambatnya Dedi Mulyadi saat menangani jembatan yang roboh di Kabupaten Karawang. 

Doni telah melakukan kunjungan ke sana dan melihat kondisi pembangunan jembatan yang belum terlaksana. 

"Kemarin saya kunjungan ke sana (Jembatan Cicangor), Pak Dedi Mulyadi dengan gagahnya bilang akan selesai tahun 2025, tapi faktanya saya cek di lapangan, perencanaannya aja belum dibuat. Terus mau bagaimana? Sementara itu jalan penghubung yang dilalui semua kendaraan," katanya. 

Doni mengkritisi agar Dedi Mulyadi tak hanya gercep bikin konten di media sosial, tetapi juga menangani permasalahan di masyarakat secara nyata. 

"Maksud saya Pak Dedi gercepnya juga seperti itu, menyelesaikan masalah yang juga pokoknya di Parung Panjang sudah ada hampir 400 jiwa yang meninggal di sana sama truk," pungkasnya. 

Ingin bangun kerajaan?

Doni Maradona Hutabarat, menanggapi balik pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyinggung bahwa bekerja sama dengan DPRD itu memakan waktu lama.

Hal itu diungkapkan Dedi saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025 kemarin. 

Menurut Doni, Dedi Mulyadi terlihat tidak membutuhkan DPRD. 

"Di acara Musrenbang tanggal 7 Mei di Kabupaten Cirebon ada ucapan beliau yang menyampaikan bahwa kalau berurusan dengan DPRD itu lama, perlu ada rapat, rapat pleno 1 pleno 2, kita melihat bahwa Pak Gubernur tidak membutuhkan DPRD," katanya seperti dikutip dari Metro TV yang tayang pada Sabtu (18/5/2025). 

Kebijakan-kebijakan kontroversial yang belakangan ini dibuat Dedi Mulyadi juga tidak pernah melibatkan DPRD. 

"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," lanjutnya. 

Ia menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada. 

"Kita berpikir dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya. 

Pidato Dedi yang menyinggung DPRD

Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat merasa pidato Dedi Mulyadi di acara Musrenbang, di Cirebon pada 7 Mei 2025 mendiskreditkan DPRD.

Saat itu, Dedi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Protes Fraksi PDIP

Pidato Dedi Mulyadi itu yang diprotes Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona

Ia mengungkit superhero Superman saat menyampaikan protes dalam rapat paripurna tersebut.

Aksi protes Fraksi PDI Perjuangan itu berlanjut walk out setelah Pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat paripuna.

Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).

Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.

"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni. 

Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.

"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.

Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya. 

Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri Fraksi PDIP Perjuangan," ujar Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Sidang paripurna dengan agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya