Muncul Sosok Penting di Tempat Kelahiran Dedi Mulyadi Kritik sang Gubernur: Bahas Nasib Warga Dawuan

TRIBUNJAKARTA.COM - Sosok penting yang mengurusi rakyat di tanah Subang, tempat kelahiran Dedi Mulyadi, muncul. 

Ia buka suara terhadap permasalahan rakyat Subang yang memiliki keluh kesah terhadap langkah Dedi Mulyadi. 

Sosok tersebut ternyata merupakan legislator Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Subang, H Adik. 

Adik menyinggung mengenai wacana penggusuran oleh Dedi Mulyadi terhadap warga Dawuan yang tinggal di bangunan liar di kawasan sempadan irigasi Curug Agung sepanjang Jalan Raya Dawuan, Kabupaten Subang. 

Menurutnya, upaya Dedi Mulyadi yang ingin membongkar bangunan liar tersebut justru menimbulkan masalah baru.

"Persoalan kemudian tanda kutip ya bahwa kejadian di Dawuan, ini karena bukan tanah hak milik, ini karena tanah milik PJT (Perum Jasa Tirta) atau pihak SDA (Sumber Daya Air) atau kewenangan provinsi, it's okay tidak masalah. Tapi jangan kemudian menyelesaikan maslaah muncul masalah," ujarnya seperti dikutip dari hakbicara channel yang tayang pada Selasa (20/5/2025). 

Ia sebenarnya sepakat dengan adanya penggusuran tersebut. 

Namun, penyelesaian tidak berhenti hanya di tahap penggusuran saja. 

"Sepakat bangli-bangli (bangunan liar) di sempadan ditertibkan, tapi bukan berarti kemudian kita hanya sebatas menyelesaikan itu saja. Kejadian bangli-bangli yang ada di Dawuan yang hari ini terjadi, itu kan berbeda dengan kasus pagar laut," katanya. 

Di sepanjang sempadan tersebut, terdapat kehidupan masyarakat. 

Pemerintah harus mencari solusi pascapenggusuran. 

"Ada kebijakan yang disampaikan Pak Gubernur diganti rugi uang kerohiman tapi kan persoalannya tadi pantas enggak? Layak enggak? Keberlangsungan hidup mereka juga harus dipikirkan," katanya. 

Untuk mengadvokasi warga di sana, kata Adik, pihak dari fraksi PDIP akan melakukan investigasi terkait dengan kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang dipegang oleh sebagian warga Dawuan. 

Pasalnya, SHM itu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

"Kami juga akan melakukan diskusi dengan masyarakat yang terdampak itu, menginventarisir. Misalkan, kan banyak juga tanah-tanah negara hak guna usaha yang sudah habis, itu kan sebenarnya bisa kita mohonkan untuk masyarakat yang sangat tidak memiliki sama sekali tanah dan bangunannya. Kita bantu advokasi," pungkasnya. 

Ono Surono soroti rencana pembongkaran

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, akan memanggil Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat terkait rencana pembongkaran bangunan di kawasan sempadan irigasi Curug Agung di sepanjang Jalan Raya Dawuan, Kabupaten Subang. 

Selain itu, Ono Surono juga akan mengundang bank bjb untuk mengonfirmasi pemberian dana kerohiman/ kompensasi terhadap ratusan pedagang di pinggir jalan kawasan perkebunan karet Wangunreja, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. 

"Kami mendapat aspirasi dari warga Dawuan, Subang, yang bangunannya akan digusur, karena lahan yang disengketakan merupakan aset milik pemerintah dari beberapa instansi, seperti Perum Jasa Tirta II, Dinas SDA, dan Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Selain warga, pedagang di Wangunreja juga digusur dan menurut informasi diberi dana kerohiman dari bjb dengan kisaran Rp 5 juta hingga Rp 10 juta," kata Ono, Senin (19/5/2025).

Ono menyebut, 16 pemilik bangunan di kawasan sempadan irigasi Curug Agung menolak digusur, karena  memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat yang resmi.

"Jadi pihak pemerintah harus mengecek dan benar-benar melakukan kajian jangan sampai dibongkar-bongkar sehingga membuka peluang masyarakat untuk menggugat pemerintah. Jadi, menurut saya, harus dibicarakan dengan baik-baik," ucap dia.

Sebelumnya, petugas gabungan telah membongkar ratusan bangunan liar di pinggir jalan kawasan perkebunan karet Wangunreja, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. 

Pembongkaran tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, pada 19 April 2025.

Selain pembongkaran bangunan, Ono Surono juga menyoroti penutupan lima lokasi tambang ilegal di Kecamatan Jalancagak dan Kasomalang, Kabupaten Subang.

"Namun di lapangan ternyata lokasi tambang yang berizin pun dibongkar dan tidak diperpanjang lagi izinnya. Padahal kita tahu, di Subang itu sedang banyak pembangunan, masak harus mengambil material dari tempat yang jauh. Tapi tentunya kita tetap akan memperhatikan lingkungan. Nanti kita akan undang pihak-pihak yang terkait," ucapnya. (TribunJabar dan TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya