Dharma Pongrekun Tak Setuju Barak Militer ala Dedi Mulyadi, Solusi Atasi Anak Nakal: Jangan Kasih HP

TRIBUNJAKARTA.COM - Eks Calon Gubernur Jakarta di Pilgub 2024, Dharma Pongrekun, menilai program barak militer ala Dedi Mulyadi untuk membina siswa nakal tidak tepat. 

Menurutnya, barak militer bukan menjadi jawaban untuk mengatasi kenakalan remaja. 

Hal utama yang membuat anak menjadi nakal ialah berasal dari ponsel. 

"Akar masalahnya kenapa? Jangan dikasih handphone," katanya seperti dikutip dari YouTube Ngaji Roso pada Jumat (23/5/2025). 

Anak-anak sekolah, kata Dharma, semestinya dilarang untuk menggunakan ponsel sampai usia mereka menginjak 18 tahun. 

Banyak hal buruk yang terdapat di dalam ponsel. 

Selain itu, Dharma melihat anak 'bermasalah' disebabkan hubungan orang tuanya yang tidak harmonis. 

"Orang tuanya cerai, anaknya cari ke luar. Rumah tangga adalah pusat bagaimana berkembangnya anak. Kalau keluarganya sudah bagus, mau dilepas ke mana aja dia enggak akan 'hanyut'. Jadi akar masalahnya selesaikan," katanya. 

"Kehangatan keluarga enggak ada gara-gara bapak ibunya cari makan sehingga anaknya pergi kemana-mana. Bikin lah berkumpul," tambahnya. 

Ono Surono tolak tegas

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerapkan pendidikan karakter di barak militer TNI bagi siswa dengan catatan kedisiplinan buruk.

Menurut Ono, pendekatan ini menyimpang dari sistem pendidikan nasional dan berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak," kata Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, saat ditemui di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).

Penolakan itu didasari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti pelaksanaan program barak militer tersebut.

KPAI mengungkap adanya dugaan pelanggaran seperti pemaksaan terhadap anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," ujar Ono.

Ia juga menyoroti penggunaan prinsip-prinsip militer dalam dunia pendidikan sebagai hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

"Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut, karena melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Ono menyebut bahwa pendekatan yang seharusnya dikedepankan oleh pemerintah adalah lembaga pendidikan khusus yang telah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Pendidikan Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Sebagai bentuk komitmennya terhadap perlindungan hak anak, Ono menyatakan akan mendukung KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program kepada gubernur. 

"Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, ya saya sendiri yang pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan," ujar dia.

Sementara, sejumlah siswa yang baru selesai mengikuti pendidikan berkarakter selama dua pekan di barak militer Dodik Bela Negara, Lembang, Jawa Barat, mengaku hidup mereka berubah total.

Tak hanya menjadi lebih disiplin, mereka juga merasakan perhatian dan perlakuan hangat dari para pelatih TNI yang membimbing mereka. 

Adapun Fajril Ramadhan, siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, mengaku mendapat banyak pelajaran hidup dari pelatihan ini.

Ia yang sebelumnya kecanduan gim, sering bolos, dan kurang menghormati orangtua, kini mulai memahami arti keluarga dan kedisiplinan.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya