Gaduh Cocoklogi Gaya Jokowi dan KDM, Eks Cagub Jakarta Ini Tak Ingin Dedi Mulyadi The Next Mulyono

TRIBUNJAKARTA.COM - Eks Calon gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, turut menanggapi terkait cocoklogi sosok Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dibandingkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. 

Banyak yang beranggapan gaya belusukan yang khas Jokowi dinilai sama dengan yang dilakukan Dedi Mulyadi saat ini. 

Purnawirawan jenderal bintang tiga Polri tersebut berharap agar Dedi Mulyadi tidak menjadi penerus dari Mulyono, nama lain Jokowi. 

"Mudah-mudahan, munculnya Pak Mulyadi bukan kelanjutan dari Mulyono," ujar Dharma Pongrekun. 

Dharma Kun beralasan karena pola dari cara memimpin KDM (Kang Dedi Mulyadi) dinilai sama dengan Jokowi. 

"Karena polanya sama nih. Jangan sampai konsultannya sama. Karena masifnya pemberitaan segala macam, bagaimana bayar mereka, sudah berlangsung cukup lama itu dia membangun," tambahnya. 

Pensiunan jenderal Polri bintang tiga bernama Dharma Pongrekun itu mewanti-wanti Dedi Mulyadi di masa awal kepemimpinannya di Jawa Barat.

Jika KDM (Kang Dedi Mulyadi) terus melakukan kesalahan yang dibuatnya saat ini, maka Dharma memiliki sebuah kesimpulan. 

Ia menilai bahwa KDM merupakan seorang agen pemerintah yang memuluskan agenda global. 

Lantas, kesalahan apa yang saat ini dilakukan KDM?

Dharma menilai pembiaran terhadap penarikan pajak kepada rakyat kecil merupakan suatu kesalahan. 

"Kalau membela rakyat, stop pajak untuk rakyat miskin. Jangan cuman motor enggak bisa bayar lalu diputihkan, bukan. Mampukan rakyat untuk bisa punya tabungan, punya dana, lalu mintakan pajak. Itu tugas pemerintah," ujar Dharma seperti dikutip dari YouTube Ngaji Roso yang tayang pada Kamis (22/5/2025). 

Menurut Dharma Kun, KDM lebih baik untuk memberikan kesejahteraan terlebih dahulu terhadap rakyatnya baru melakukan penarikan pajak.

Ia bahkan meminta pembangunan infrastruktur untuk sementara disetop dan memprioritaskan terhadap kehidupan rakyat. 

"Kalau perlu jangan pakai pembangunan, kasih makan rakyat dulu. Cuman kan ada rasionalitas yang dibangun untuk membenarkan bahwa pemungutan pajak itu benar."