Viral di Media Sosial

KDM Disenggol PKS One Man Show hingga Kontroversial, 'Tangan Kanan' Dedi Mulyadi Pasang Badan

Tangan kanan KDM (Kang Dedi Mulyadi) tersebut mengatakan ada perencanaan yang terstruktur sebelum KDM mengambil tindakan. 

|
Instagram Herman Suryatman
PASANG BADAN - Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, membela Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dikritik sebagai pemimpin yang 'one man show'. (Instagram Herman Suryatman). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terlalu sentralistik alias one man show. 

Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, pasang badan terkait kritikan itu. 

Tangan kanan KDM (Kang Dedi Mulyadi) tersebut mengatakan ada perencanaan yang terstruktur sebelum KDM mengambil tindakan. 

"Di balik itu ada perumusan kebijakan, ada riset sederhana, ada perencanaannya dan ada kaji cepat," katanya seperti dikutip dari Instagramnya yang tayang pada Minggu (25/5/2025). 

Tim KDM memberikan analisa secara cepat dari sisi yuridis, sosiologis, filosofis hingga finansial. 

Maka dari itu, KDM tak sekadar melakukan hal yang bersifat spontanitas, tetapi juga didukung oleh tim yang memberi masukan terkait regulasi serta anggarannya. 

"Jadi implementasi di lapangan itu ada back up regulasinya, ada back up anggarannya," lanjutnya. 

Namun, ia tak menampik jika KDM juga melakukan hal-hal spontan. 

"Ada juga yang spontan, misalnya menolong masyarakat, beliau keluar dari saku sendiri," katanya. 

Selain itu, KDM memiliki karakter berani mengambil resiko.

Karakter tersebut membuat tim juga berani pasang badan terhadap kebijakan KDM. 

"Hampir semua yang beliau eksekusi ada resikonya dan beliau pasang badan untuk kepentingan masyarakat dan memang kewajiban pemimpin harus seperti itu. Akhirnya, kami juga di jajaran birokrasi meneladani, kami pasang badan, kami berani ambil resiko," katanya. 

Kritik KDM

Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, melontarkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilainya terlalu terpusat pada satu orang alias “one man show”.

Ia menilai, pendekatan seperti ini berisiko tinggi jika terus dibiarkan.

"Kalau Gubernur memimpin sendirian, dampaknya mungkin belum terasa sekarang. 

Tapi ke depan, itu akan menimbulkan kesulitan besar. Itu bahaya," ujar Haru, Rabu (7/5/2025).

Haru menyayangkan sejumlah kebijakan yang menurutnya dikeluarkan tanpa diskusi mendalam bersama pemangku kepentingan seperti DPRD dan para ahli.

Bahkan, beberapa keputusan langsung diumumkan di media sosial tanpa mekanisme musyawarah.

Ia menekankan bahwa pengambilan keputusan yang minim pertimbangan hukum dan prinsip keadilan publik bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Salah satu sorotannya adalah terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Perubahan APBD seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi, seperti di kuartal terakhir.

Bukan lewat Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan sepihak,” tegas Haru.

Selain menyoroti aspek prosedural, Haru juga menanggapi isu efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi tetap perlu dilakukan, tapi harus ada batas yang jelas.

"Saya setuju efisiensi, tapi kalau pemangkasan lebih dari 20 persen itu bukan efisiensi, melainkan restrukturisasi. Dan itu pasti berdampak luas," jelasnya.

Meski memberikan kritik, Haru tetap berharap kepemimpinan Dedi Mulyadi bersama wakilnya, Erwan Setiawan, berjalan sukses dan membawa kemajuan bagi Jawa Barat.

“Keberhasilan hanya akan tercapai bila Gubernur mampu mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.

Untuk diketahui, Dedi Mulyadi dikenal sebagai sosok yang kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Beberapa di antaranya adalah larangan perpisahan sekolah, wacana pendidikan militer untuk pelajar, hingga langkah penggusuran dan pembongkaran sejumlah kawasan wisata di wilayah Bogor dan sekitarnya

“Keberhasilan hanya akan tercapai bila Gubernur mampu mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.

Untuk diketahui, Dedi Mulyadi dikenal sebagai sosok yang kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Beberapa di antaranya adalah larangan perpisahan sekolah, wacana pendidikan militer untuk pelajar, hingga langkah penggusuran dan pembongkaran sejumlah kawasan wisata di wilayah Bogor dan sekitarnya. (TribunJakarta/TribunJabar).

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved