Proyek Pembangunan Sekolah Disorot KPK, DPRD DKI Minta Dinas Pendidik Evaluasi Kontraktor
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani buka suara soal proyek rehap total sejumlah sekolah yang sempat disorot KPK beberapa waktu lalu.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Nur Indah Farrah Audina
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani buka suara soal proyek rehap total sejumlah sekolah yang sempat disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Politikus senior Gerindra ini pun meminta seluruh kontraktor proyek itu untuk dievaluasi.
Pasalnya sampai saat ini masih terdapat beberapa bangunan yang belum siap difungsikan.
Parahnya lagi, ada beberapa bangunan baru yang justru bocor, saluran pembuangan yang bermasalah, toilet yang tergenang air, hingga tembok yang retak-retak.
Oleh karena itu, ia mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk mengevaluasi kontraktor sebelum serah terima bangunan.
“Saya menekankan, sekolah-sekolah yang akan direhab total tolong kontraktornya dievaluasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).
Lebih lanjut Rany menerangkan bahwa bangunan-bangunan yang bermasalah itu sangat berpotensi membahayakan para siswa saat sedang melakukan pembelajaran di sekolah.
Sehingga diperlukan perbaikan agar bangunan yang bermasalah itu segera teratasi.
“Sekolah Ini buat anak-anak, jadi kalau mau ngasih anak itu yang terbaik. Jadi membangun harus dengan hati,” ujarnya.
Hal senada turut disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana yang turut meminta Disdik DKI Jakarta mengevaluasi kontraktor di beberala gedung sekolah yangbermasalah.
“Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi dan minta tolong ini segera diperbaiki sebelum serah terima. Jadi, quality control harus benar-benar dijaga, jangan serah terima sebelum dicek kualitas kontrolnya,” tuturnya.
Sebagai informasi tambahan, KPK sebelumnya menemukan adanya pelaksanaan proyek renovasi dan pembangunan sekolah di Jakarta.
Tak main-main, KPK mengungkap adanya deviasi hingga minus 31 persen dari target awal.
Temuan ini diungkap Tim Satuan Tugas (Satgas) II Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK saat memantau pembangunan TK Negeri, SD Negeri 01 dan 02 Cikini, serta Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/rani-mau.jpg)