Bintang DPRD DKI Dukung Pembentukan BUMD Parkir: UPT Tidak Jelas dalam Kelola Retribusi 

Parkir kendaraan di Jakarta yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)  signifikan, justru menyimpan potensi kebocoran.

Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Wahyu Septiana
TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA PUTRA
SOROTI PARKIR- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Alief Bintang Haryadi mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir. 

Kata Bintang, berdasarkan laporan dari berbagai pihak, sejumlah titik parkir di Jakarta dikuasai oleh pihak-pihak tidak resmi, terutama juru parkir liar yang menarik tarif parkir tanpa otoritas. 

Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang mengeluhkan tarif yang tidak sesuai aturan, bahkan tidak menerima karcis resmi sebagai bukti pembayaran.

"Potensi kebocoran parkir muncul dari beberapa sumber utama. Pertama, penggunaan sistem tunai yang masih dominan. Di era digital saat ini, parkir di Jakarta masih banyak yang dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi. Kondisi ini membuka celah besar terhadap manipulasi pendapatan," tegasnya.

Kemudian, masalah parkir juga diantaranya terkait minimnya pengawasan di lapangan. 

Dengan luasnya wilayah DKI Jakarta dan jumlah titik parkir yang sangat banyak, pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan mitra pengelola menjadi tantangan tersendiri. 

"Tanpa pengawasan ketat dan audit berkala, angka realisasi setoran ke kas daerah sangat mungkin tidak mencerminkan pendapatan yang sebenarnya. Lalu juga kurangnya transparansi dalam sistem kemitraan." 

"Beberapa lokasi parkir dikelola oleh pihak ketiga melalui skema kerja sama, namun tidak seluruhnya menunjukkan transparansi dalam laporan pendapatan maupun bagi hasil ke Pemprov Jakarta. Ini memperbesar potensi penyimpangan yang tidak terdeteksi secara cepat," bebernya.

Menurut Bintang, parkir adalah urusan kecil yang berdampak besar jika tidak dikelola dengan baik, bukan hanya pendapatan daerah yang bocor, tetapi juga akan berkontribusi terhadap kemacetan, ketertiban umum, dan kesemrawutan kota. 

"Sudah saatnya Jakarta menata parkir secara serius, bukan hanya sebagai layanan publik, tetapi sebagai instrumen pengelolaan kota yang modern dan berkelanjutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menyatakan keinginannya untuk membentuk BUMD parkir guna pengelolaan yang lebih mendetail.

Ia juga sangat mendukung sistem pembayaran parkir tanpa uang tunai (cashless). 

Menurut Pramono, pembayaran cashless akan membantu pengelolaan parkir di seluruh wilayah Jakarta menjadi lebih baik.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved