Bukan Prioritas, Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi TransJabodetabek untuk Warga Jabar

Oleh karena Pemprov DKI Jakarta belakangan terus menggencarkan perluasan layanan TransJabodetabek ke wilayah-wilayah penyangga.

“Pemecah kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan TransJabodetabek,” ucapnya.

Menurutnya, perluasan layanan TransJabodetabek diperlukan untuk melayani warga yang tinggal di daerah penyangga.

Pasalnya saat ini setiap harinya kurang lebih ada 4,5 juta warga yang keluar-masuk Jakarta untuk bekerja.

“Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru, sekarang yang sudah dibuka ada lima,” ujarnya.

Adapun lima rute baru TransJabodetabek yang sudah beroperasi itu ialah Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK, Blok M-Bogor, Cawang-Vida Bekasi, dan Lebak Bulus-Sawangan.

“Akan ada lima rute lagi dan inilah yang akan betul-betul menjadi warna baru di bidang transportasi, karena kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik,” tuturnya.

Untuk mendorong warga daerah penyangga menggunakan transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan subsidi tambahan.

Dengan tambahan subsidi ini, nantinya 15 golongan masyarakat warga Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi akan digratiskan naik angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Adapun 15 golongan itu meliputi PNS & pensiunan DKI Jakarta; tenaga kontrak Pemprov DKI; Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus; Pekerja bergaji UMP; penghuni Rusunawa; Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Warga lanjut usia (lansia); penyandang disabilitas; anggota Veteran Republik Indonesia; pemilik Kartu Keluarga Sejahtera; warga Kepulauan Seribu; pengurus rumah ibadah; Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; Larva monitor; dan TNI/Polri.

Saat ini kebijakan penggratisan angkutan umum untuk 15 golongan ini baru diterapkan untuk warga Jakarta.

"Untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan gratiskan untuk 15 golongan,” tuturnya.

Lalu dari mana asal anggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan subsidi kepada warga daerah penyangga? 

Pramono bilang, Pemprov DKI Jakarta di sisi lain juga akan menaikkan tarif parkir dan ke depan akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

“(Tarif) parkir pasti akan saya naikkan dan ERP juga sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta,” tuturnya.