Bukan Prioritas, Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi TransJabodetabek untuk Warga Jabar

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, SAWAH BESAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih ogah ikut patungan untuk subsidi layanan TransJabodetabek.

Politikus Gerindra yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini beralih, pihaknya saat ini masih mempertimbangkan urgensi pemberian subsidi.

“Ya kalau transportasi publik dilihat urgensinya, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kami tidak ada masalah,” ucapnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta selama ini menanggung sendiri subsidi layanan TransJabodetabek.

Setiap penumpang diberi subsidi Rp11.500, sehingga tarif layanan tersebut hanya Rp3.500 saja.

Alih-alih ikut patungan subsidi TransJabodetabek, KDM mengaku memilih untuk menyiapkan angkutan pedesaan.

“Tetapi kalau bukan urgensinya, kami akan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendasar. Misalnya, kalau hari ini di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa,” ujarnya.

Tak hanya itu, KDM juga mengaku lebih memilih menyiapkan bus selolah ketimbangkan memberikan subsidi transportasi kepada warganya di Bogor, Bekasi, dan Depok.

“Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja, itu kan ke depan harus saya pikirkan juga bus sekolahnya mereka, alat transportasi publik mereka, karena jarak ke sekolahnya jauh,” tuturnya.

Pramono Pamer Bakal Beri Subisidi Transportasi Warga Jabar

Di depan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung blak-blakan bakal memberikan subsidi transportasi untuk warga yang tinggal di daerah penyangga, termasuk Jawa Barat

Hal ini disampaikan Pramono dalam Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Kebetulan forum tersebut juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi dan beberapa kepala daerah lainnya

Dalam acara itu, Pramono menerangkan, permasalahan kemacetan tak bisa diselesaikan hanya dengan penambahan rute Transjakarta.

Oleh karena Pemprov DKI Jakarta belakangan terus menggencarkan perluasan layanan TransJabodetabek ke wilayah-wilayah penyangga.

“Pemecah kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan TransJabodetabek,” ucapnya.

Menurutnya, perluasan layanan TransJabodetabek diperlukan untuk melayani warga yang tinggal di daerah penyangga.

Pasalnya saat ini setiap harinya kurang lebih ada 4,5 juta warga yang keluar-masuk Jakarta untuk bekerja.

“Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru, sekarang yang sudah dibuka ada lima,” ujarnya.

Adapun lima rute baru TransJabodetabek yang sudah beroperasi itu ialah Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK, Blok M-Bogor, Cawang-Vida Bekasi, dan Lebak Bulus-Sawangan.

“Akan ada lima rute lagi dan inilah yang akan betul-betul menjadi warna baru di bidang transportasi, karena kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik,” tuturnya.

Untuk mendorong warga daerah penyangga menggunakan transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan subsidi tambahan.

Dengan tambahan subsidi ini, nantinya 15 golongan masyarakat warga Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi akan digratiskan naik angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Adapun 15 golongan itu meliputi PNS & pensiunan DKI Jakarta; tenaga kontrak Pemprov DKI; Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus; Pekerja bergaji UMP; penghuni Rusunawa; Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Warga lanjut usia (lansia); penyandang disabilitas; anggota Veteran Republik Indonesia; pemilik Kartu Keluarga Sejahtera; warga Kepulauan Seribu; pengurus rumah ibadah; Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; Larva monitor; dan TNI/Polri.

Saat ini kebijakan penggratisan angkutan umum untuk 15 golongan ini baru diterapkan untuk warga Jakarta.

"Untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan gratiskan untuk 15 golongan,” tuturnya.

Lalu dari mana asal anggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan subsidi kepada warga daerah penyangga? 

Pramono bilang, Pemprov DKI Jakarta di sisi lain juga akan menaikkan tarif parkir dan ke depan akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

“(Tarif) parkir pasti akan saya naikkan dan ERP juga sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta,” tuturnya.