KDM Cuek dan Angkat Tangan, Pramono Pilih Jalan Sendiri Tebar Kemudahan ke Warga Pinggiran Jakarta

Dedi Mulyadi cuek terhadap kepentingan transportasi publik, kondisi beda Pramono Anung yang fokus menebar kebaikan ke masyarakat di pinggiran Jakarta.

Editor: Wahyu Septiana
Kolase Tribun Jakarta
BEDA SIKAP 2 GUBERNUR - Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi cuek terhadap kepentingan transportasi publik, kondisi beda Pramono Anung yang fokus menebar kebaikan ke masyarakat di pinggiran Jakarta. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Saat Gubernur Dedi Mulyadi memilih cuek terhadap kepentingan transportasi publik, kondisi berbeda ditampilkan Gubernur Pramono Anung yang fokus menebar kebaikan ke masyarakat di pinggiran Jakarta.

Pramono lewat programnya memperbanyak rute transportasi publik dari dan menuju daerah pinggiran Jakarta terus diperbanyak.

Bahkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengungkap tambahan anggaran hingga Rp400 miliar untuk menunjang operasional layanan Transjabodetabek.

Di sisi berbeda, Kang Dedi Mulyadi alias KDM menunjukkan sikap tak sejalan dan lebih memilih untuk menyiapkan angkutan pedesaan.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, perluasan layanan Transjabodetabek terus digencarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Syafrin bilang, tambahan anggaran tersebut akan diajukan dalam APBD Perubahan 2025 yang sebentar lagi akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

“Ya untuk tahun ini akan ada penambahan sekitar Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan subsidi tarif bagi pengguna layanan Transjabodetabek.

Kang Dedi Mulyadi alias KDM mencak-mencak karena wilayah kekuasaannya hancur disebabkan sebuah proyek di kota-kota besar Jakarta dan sekitarnya. Kini Gubernur Pramono berani pasang badan mau tanggung jawab.
Kang Dedi Mulyadi alias KDM mencak-mencak karena wilayah kekuasaannya hancur disebabkan sebuah proyek di kota-kota besar Jakarta dan sekitarnya. Kini Gubernur Pramono berani pasang badan mau tanggung jawab.

Nantinya per penumpang akan mendapat subsidi Rp11.500, sehingga masyarakat yang menggunakan layanan ini cukup membayar Rp3.500.

"Sebagian (penambahan anggaran) untuk Transjabodetabek dan sebagian lagi untuk kebutuhan layanan dalam kota,” ujarnya.

Tercatat ada lima rute baru Transjabodetabek yang diresmikan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno.

Lima rute itu adalah Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, Blok M-Bogor, Cawang-Vida Bekasi, dan Lebak Bulus-Sawangan.

Rute tersebut banyak menampung masyarakat di pinggiran Jakarta atau banyak mengangkut masyarakat di Jawa Barat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak duduk satu meja dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2025).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak duduk satu meja dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/Dionisius Arya Bima Suci)

Pramono pun menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menambah layanan Transjabodetabek, sehingga akses transportasi publik dapat diperluas kepada masyarakat, khususnya warga daerah penyangga yang selama ini bekerja di ibu kota.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menargetkan menambah lima rute baru lagi hingga akhir tahun.

Salah satu rute yang akan dibuka dalam waktu dekat ialah Terminal Bekasi-Dukuh Atas via Tol Becakayu (Bekasi-Kampung Melayu).

“Nanti setelah Bekasi-Dukuh Atas diluncurkan, keluar lagi satu rute baru. Nanti dispill satu-satu ya,” 

Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Tarif Transjabodetabek

Di sisi berbeda, Dedi Mulyadi yang blak-blakan menyebut layanan ini bukan program prioritasnya.

Politikus Gerindra yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menyebut, pihaknya saat ini masih mempertimbangkan urgensi pemberian subsidi.

“Ya kalau transportasi publik dilihat urgensinya, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kami tidak ada masalah,” ucapnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta selama ini menanggung sendiri subsidi layanan Transjabodetabek.

Setiap penumpang diberi subsidi Rp11.500, sehingga tarif layanan tersebut hanya Rp3.500 saja.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak duduk satu meja dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2025).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak duduk satu meja dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Alih-alih ikut patungan subsidi Transjabodetabek, KDM mengaku memilih untuk menyiapkan angkutan pedesaan.

“Tetapi kalau bukan urgensinya, kami akan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendasar. Misalnya, kalau hari ini di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa,” ujarnya.

KDM juga mengaku lebih memilih menyiapkan bus selolah ketimbangkan memberikan subsidi transportasi kepada warganya di Bogor, Bekasi, dan Depok.

“Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja, itu kan ke depan harus saya pikirkan juga bus sekolahnya mereka, alat transportasi publik mereka, karena jarak ke sekolahnya jauh,” tuturnya.

Hal ini pun tak dipermasalahkan Pramono.

Beberapa waktu lalu, Pramono justru menyebut bakal menggratiskan warga Jawa Barat naik angkutan umum di Jakarta.

Hal ini disampaikan Pramono dalam Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Kebetulan forum tersebut juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi dan beberapa kepala daerah lainnya.

Dalam acara itu, Pramono menerangkan, permasalahan kemacetan tak bisa diselesaikan hanya dengan penambahan rute Transjakarta.

Oleh karena Pemprov DKI Jakarta belakangan terus menggencarkan perluasan layanan Transjabodetabek ke wilayah-wilayah penyangga.

“Pemecah kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan Transjabodetabek,” ucapnya.

Menurutnya, perluasan layanan Transjabodetabek diperlukan untuk melayani warga yang tinggal di daerah penyangga.

Pasalnya saat ini setiap harinya kurang lebih ada 4,5 juta warga yang keluar-masuk Jakarta untuk bekerja.

Untuk mendorong warga daerah penyangga menggunakan transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan subsidi tambahan.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved