Pramono Sebut Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Tak Akan Ganggu Pedagang Kecil

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi perihal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah dibahas di DPRD.

Pram menegaskan bahwa inti dalam raperda tersebut yakni mengenai larangan merokok di tempat publik.

"Jadi kan ini baru raperda. Prinsip yang diatur adalah yang tidak diperbolehkan merokok tempat-tempat yang publik.

Misalnya tempat untuk clubbing, tempat untuk karaoke. Itu memang nggak boleh orang merokok. Harus semuanya mempunyai tempat untuk menyediakan ruangan untuk orang merokok. Sehingga tidak mengganggu itu," papar Pram saat meninjau Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat, Senin (23/6/2025).

Diketahui, salah satu poin dalam Raperda KTR yang mendapat sorotan yakni larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Pram mengingatkan bahwa raperda tersebut nantinya tak boleh mengganggu rakyat kecil maupun pelaku UMKM, dalam hal ini pedagang rokok dan warung kelontong.

"Ini kan lagi pembahasan lebih detail. Supaya mereka tidak terganggu. Karena bagaimanapun bagi saya UMKM itulah yang harus mendapatkan perlindungan," kata Pram.

Pram menegaskan tujuan pihaknya membuat aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok memang ingin membuat masyarakat Jakarta lebih sehat. 

lihat foto

Namun bukan berarti aturan tersebut nantinya malah menyulitkan kehidupan masyarakat yang tergantung dari produk tersebut.

"Jangan kemudian membuat perda untuk membuat masyarakat middle up sehat, tapi di bawahnya malah nggak sehat," kata Pram.

Sebelumnya, Ketua Pansus KTR DKI Jakarta, Farah Savira, menyadari bahwa penyusunan raperda ini mengundang polemik sehingga dalam penyelesaiannya sehingga membutuhkan banyak pertimbangan.

”Kami ingin mendapatkan dan mendengarkan secara langsung dari yang terdampak. Memang masih banyak kekurangan, kami di Pansus berupaya secara netral. 

Kami mendengar dari banyak elemen, dari stakeholder yang memperjuangkan ini. Kami mempertimbangkan baik yang kontra maupun pro yang terdampak secara ekonomi,” ujar legislator dari Dapil 8 Jakarta Selatan ini.

Anggota DPRD Fraksi Golkar ini tidak menampik bahwa dalam proses pembahasannya, yang paling alot adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan larangan penjualan radius 200 meter, larangan iklan dan definisi kawasan tempat umum bebas rokok.