Silfester Matutina 2 Kali Serang Forum Purnawirawan, Sebut Manusia Konyol hingga Pecundang

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menjadi penandatanganannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat itu.

Namun, pada paripurna ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025), tak ada pembahasan soal usulan pemakzulan Gibran.

Slamet Soebijanto menyebut aspirasi para purnawirawan telah diabaikan dan mengancam akan menduduki MPR.

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan," kata Slamet, dalam konferensi pers bersama forum purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Pecundang

Sebelumnya, Silfester menyebut penggawa Forum Purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran para pecundang.

Sebab, menurut Silfester, mayoritas para mantan perwira tinggi dan menengah itu merupakan pendukung Anies Baswedan, yang kalah di Pilpres 2024.

"Jadi kalau kemarin yang dibentuk Forum Purnawirawan itu mayoritas, saya tekankan, adalah para purnawirawan yang kalah Pilpres kemarin, mayoritas itu pendukungnya Anies Baswedan," kata Silfester di program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Rabu (7/5/2025).

Silfester menandai sejumlah purnawirawan yang ikut demo di KPU pada 19 Maret 2024 menolak kemenangan Prabowo-Gibran.

"Kita lihat mulai dari Tyasno Sudarto, Fachrul Razi, terus kemarin juga Pak Sunarko dan Suharto itu adalah orang-orang yang berdemo tanggal 19 Maret 2024 di KPU karena mereka tidak menyetujui kemenangan Prabowo-Gibran."

"Jadi mereka demo ke KPU 19 Maret 2024 itu karena mereka mengatakan bahwa ada kecurangan di situ," kata Silfester.

Silfester memandang usulan Forum Purnawirawan memiliki motif yang dilatari dendam masa lalu, tepatnya terkait Pilpres 2024.

"Jadi ini tidak murni. Bahasa saya, ini manusia-manusia pecundang yang tidak murni ya," kata Silfester.

Menurutnya, usulan Forum Purnawirawan tidak memiliki fakta hukum yang melatari.

Selama enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, wapres tidak melakukan pelanggaran konstitusional.

"Bukan mereka mau memperbaiki bangsa, malah mengadu domba bangsa," jelasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya