Selain Car Free Night, Ini 2 Program Gubernur Jakarta Pramono Anung yang Gagal Direalisasikan

Hanya saja, lokasinya tak dipusatkan di satu lokasi saja, melainkan menyebar di setiap wilayah ibu kota.

“Jadi bukan dibatalkan, acara 1 Muharram tetap diadakan di masing-masing kota dan kabupaten. Jadi seperti tahun lalu acaranya diadakan di kota maupun kabupaten,” ujarnya.

Gagal Sarapan Gratis

Sebelumnya, Pramono Anung gagal merealisasikan program sarapan gratis yang digagasnya saat kampanye Pilkada 2024 lalu.

Hal ini disampaikan Pramono usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (12/3/2025) sore.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya pun menyepakati program sarapan gratis akan diganti dengan program lain yang bermanfaat buat warga Jakarta.

“Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk perbaikan bersama, terutama tentunya sebagai Gubernur Jakarta bagi warga yang ada di Jakarta. Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, pertama sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas, nanti akan diubah programnya,” ucapnya.

Pram menjelaskan, ada beberapa program yang akan dijalankan sebagai pengganti program sarapan gratis yang batal terealisasikan.

Pertama, Pemprov Jakarta bakal merenovasi kantin-kantin sekolah agar dapat mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah pusat.

“Pertama adalah untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Karena memang Jakarta mempunyai berbagai fasilitas,” ujarnya.

“Nanti kami akan kerjasamakan untuk support program Makan Bergizi Gratis,” tambahnya menjelaskan.

Kemudian, anggaran yang sudah dialokasikan untuk program sarapan gratis nantinya bakal dialihkan untuk memperluas jangkauan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Untuk program KJP Plus, Pemprov berencana menambah penerima manfaat dari saat ini kurang lebih 520 ribu menjadi sekitar 705 ribu penerima.

Kemudian, kuota penerima bantuan pendidikan KJMU juga akan ditingkatkan dari 15 ribu orang menjadi 20 ribu.

Keputusan ini diambil Pram lantaran sejak era Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono bantuan KJP Plus dan KJMU acap kali menuai polemik.

“Anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan pagi gratis, kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP,” tuturnya.