Pramono dengan Dedi Mulyadi Bukan Sekadar Perang Dingin, Pengamat Baca Sentimen Pilpres 2029

TRIBUNJAKARTA.COM - Adu sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bukan sekadar perang dingin.

Pengamat politik Adi Prayitno membaca ada sentimen Pilpres 2029 di baliknya.

Adi melihat rivalitas Pramono dan Dedi Mulyadi mencuat pada rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis (10/7/2025) lalu.

Pramono menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta.

Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor.

Menurut Adi, saling sindir Pramono dengan Dedi Mulyadi adalah perang dingin, bahkan bisa juga disebut perang terbuka secara politik.

"Bagaimana ada realitas yang kemudian bisa kita saksikan ada perang dingin, saling sindir dan bahkan ada yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat," kata Adi di channel Youtubenya (@adiprayitnoofficial), tayang Minggu (13/7/2025).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik.

Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya.

Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul.

"Saya kira rivalitas dalam politik itu menjadi penting. Yang paling penting adalah rivalitas ini diwujudkan dan didesain sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan, sebagai upaya untuk menciptakan bagaimana kebijakan-kebijakannya itu semakin populer dan pro rakyat dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada."

Adi menyebut sejumlah persoalan jamak di masyarakat yang keberhasilan penanganannya bisa dipamerkan Pramono maupun Dedi Mulyadi, termasuk banjir dan macet.

"Bagi saya ketika ada saling sindir antara Pramono Anung dengan Kang Dedi Mulyadi ditentu di hari-hari berikutnya sampai lima tahun yang akan datang. Baik Kang Didi Mulyadi ataupun Pramono Anung di daerahnya masing-masing tinggal pamer tunjukkan kepada publik apa solusi-solusi konkrit yang sudah diperbuat untuk daerahnya masing-masing terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan seterusnya dan seterusnya, termasuk juga soal macet terkait dengan banjir," paparnya.

Adi menyamakan rivalitas Pramono dan Dedi Mulyadi dengan persaingan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di dunia sepak bola.

Menurut Adi, dua pemain terbaik sepak bola dunia, setidaknya 10 tahun terakhir, itu membuat keduanya semakin memacu kualitas diri masing-masing.

Capaian jumlah gol hingga piala di berbagai kompetisi menjadi salah satu indikator penentu siapa yang lebih baik di antara kedunya.

"Kita masih ingat bagaimana rivalitas antara Lionel Messi dengan Ronaldo. Wah, hebat luar biasa. Dan bahkan dalam kesempatan di begitu banyak wawancara, Lionel Messi mengatakan bahwa dia bisa meningkatkan kualitasnya karena ada rival yang cukup luar biasa namanya Ronaldo."

"Begitu Ronaldo karena ada Lionel Messi lah kemudian dia terus berlatih menunjukkan bahwa dia adalah pemain terbaik dan bisa melampaui Lionel Messi," kata Adi.

Di Indonesia, Adi menggambarkan rivalitas Pramono dan Dedi Mulyadi bak permusuhan antara dua klub sepak bola daerahnya masing-masing, yang memiliki julukan El Clasico, Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Pramono yang seorang Jakmania bersaing secara sportif dengan Dedi Mulyadi sebagai Bobotoh.

"Pada saat yang bersaman banyak juga yang mengatakan bahwa ternyata ya yang rivalitasnya itu agak sengit bukan hanya The Jak Persija dengan Bobotoh sebagai pendukungnya Persib," kata Adi.

Adi membaca salah satu faktor saling sindir yang menjadi perang terbuka Pramono dan Dedi Mulyadi adalah kompetisi politik level nasional, alias Pilpres.

Pemimpin tertinggi di Jakarta maupun di Jawa Barat, selalu dikaitkan dengan tiket maju menjadi capres maupun cawapres.

"Karena tentu gubernur-gubernur di dua provinsi ini adalah mereka yang selalu dikait-kaitkan dengan bagaimana menjadi calon pemimpin di masa-masa yang akan datang."

"Karena kita tahu siapapun yang jadi Gubernur Jawa Barat, siapapun yang jadi Gubernur Jakarta, biasanya kalau ada pemilu terutama Pilpres itu namanya masuk dalam bursa baik sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden."

"Ini tentu tidak terlepas dari karena dua gubernur di Jawa Barat ataupun di Jakarta di dua wilayah ini namanya populer sering dipergunjingkan manuver-manuver politiknya itu selalu dikaitkan dengan kompetisi di level politik nasional," paparnya.

Polemik Banjir Jakarta

Banjir menjadi polemik Pramono dan Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Pramono memastikan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Minggu (6/7/2025) pagi, disebabkan kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

"Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter," kata Pramono Anung di TMII Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Pramono menjelaskan, saat itu Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta sudah membuka semua pompa untuk mempercepat banjir surut.

"Semua pompa sudah kita hidupkan, kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut," jelasnya.

Keesokan harinya, saat sebagian wilayah Jakarta masih terendam banjir, Pramono menyebutkan dua penyebab lain.

Menurutnya, banjir Jakarta terjadi akibat tiga penyebab sekaligus, yakni kiriman air dari bogor, curah hujan yang tinggi dan rob di pesisir.

"Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan," kata Pramono usai meninjau pengerukan kali irigasi di Cakung, Jakarta Timur, Senin (7/7/2025).

"Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta."

"Yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik," lanjut papar Pramono.

Sementara, Dedi Mulyadi membantah pernyataan Pramono soal banjir Jakarta disebabkan kiriman dari Bogor.

“Enggak ada banjir kiriman dari Bogor. Air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu aspek siklus alam,” kata Dedi  di acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ancol, Kamis (10/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dedi mengakui bahwa perubahan alih fungsi lahan dan persoalan tata ruang di wilayah Bogor turut memberikan kontribusi terhadap kondisi lingkungan saat ini. 

Namun ia menyebut bahwa sebagian besar pelaku di balik perubahan tata ruang tersebut bukan berasal dari wilayah setempat.

“Kalau mau kita jujur, perubahan alih fungsi lahan dan tata ruang di Bogor juga kan para pengusahanya dari mana. Gitu lho,” ujarnya. Terkait keberadaan Bendungan Ciawi yang dibangun sebagai infrastruktur pengendali banjir Jakarta, Dedi menyebut fungsinya hanya bersifat sementara menahan air.

Karena itu, upaya penataan wilayah hilir dinilai menjadi langkah penting berikutnya.

“Bendungan Ciawi itu kan merupakan bendungan yang airnya mampir, terus kan jalan. Itu kan diperlukan langkah-langkah hilirisasinya. Hilirnya harus segera ditata,” tegas Dedi.

Ia menilai banjir akan tetap menjadi ancaman selama kondisi sungai tidak ditangani secara menyeluruh. 

“Selama sungainya masih dangkal, selama sungainya masih sempit, selama rawa-rawa terus diuruk untuk pembangunan, banjir pasti akan terus terjadi,” katanya.

Macet

Pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ancol, Pramono menyinggung  soal kemacetan. Ia menyebut Bandung, Jawa Barat, sebagai kota termacet di Indonesia.

Jakarta yang sebelumnya menjadi kota termacet di Indonesia, kini membaik peringkatnya.

“Jakarta yang biasanya ranking satu di Indonesia dan selalu kota termacet sepuluh besar di dunia, boleh dibuka, sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Baratnya belum ada,” ucap Pram.

Berdasarkan data TomTom Traffic Index, kota termacet di Indonesia adalah Bandung, di posisi kedua Medan, lalu Palembang, dan Surabaya. Jakarta di posisi ke-5.

Menurut Pramono, penurunan kemacetan di Ibu Kota disebabkan oleh meningkatnya minat warga untuk menggunakan transportasi umum. Terutama pada hari Rabu seluruh ASN di Jakarta diwajibkan naik transportasi umum.

“Saya mikirnya begini, ini jangan-jangan surveinya pada pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum,” ungkap Pramono.

Merespons itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi langsung membalas sindiran Pramono, menurutnya meski Bandung macet, udaranya tetap dingin.

Dedi Mulyadi mengatakan untuk mengatasi kemacetan merupakan tugas dari Wali Kota Bandung.

"Dari sisi aspek tugas dan kewenangan itu kan kewenangannya tuga wali kota dan pak wali kota sedang bekerja melakukan penataan terhadap infrastruktur lalu lintas di Bandung," kata Dedi Mulyadi.

Selain itu Gubernur Jabar mempersiapkan konsep integrasi lalu lintas.

"Gubernur juga mempersiapkan konsep integrasi lalu lintas di wilayah Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Sumedang dengan menggunakan model transportasi umum yang ramah lingkungan, mobilitasnya murah dan terintegrasi," katanya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya