Dukung Pramono Naikkan Tarif Transjakarta, Kenneth DPRD DKI: Harus Disertai Layanan Lebih Baik

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang tengah mempertimbangkan kenaikan tarif bus Transjakarta. 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan strategis yang perlu dipahami dalam konteks keberlanjutan layanan transportasi publik di ibu kota.

"Keputusan ini bukan semata soal menaikkan tarif, tetapi tentang memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas sistem transportasi publik kita," ujar Kenneth, Rabu (29/10/2025).

Subsidi Besar

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menjelaskan, sistem transportasi publik seperti Transjakarta masih menanggung beban subsidi yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Ia menyebut, subsidi per tiket sudah mencapai angka di atas Rp 9.000 per penumpang.

"Model tarif seperti ini kurang mencerminkan pemulihan biaya yang sehat dalam jangka panjang."

"Jika subsidi terus dibiarkan tanpa evaluasi, dikhawatirkan akan mengganggu kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan, memperluas jaringan, dan menambah armada baru," jelas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Peningkatan Layanan

Kenneth menegaskan dukungannya terhadap kenaikan tarif bukan tanpa syarat. 

Ia berharap kebijakan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan disertai dengan peningkatan mutu layanan serta perlindungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

"Rencana kenaikan tarif harus dibarengi juga dengan adanya peningkatan nyata dalam kenyamanan, kecepatan, dan jangkauan layanan TransJakarta," tegasnya.

Adanya Transparansi

Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu juga mendorong agar pemerintah provinsi mengedepankan transparansi dalam proses komunikasi kepada publik. 

Ia menilai warga perlu memahami alasan di balik penyesuaian tarif tersebut.

"Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi untuk memperkuat sistem, mulai dari peremajaan armada, termasuk bus listrik, pemeliharaan halte, peningkatan frekuensi layanan, hingga perluasan rute ke wilayah yang belum terjangkau," katanya.

Libatkan Masyarakat

Pria yang juga menjabat Kepala BAGUNA DPD PDIP DKI Jakarta itu turut menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan kebijakan. 

Ia meminta agar DPRD DKI Jakarta membuka ruang dialog bagi publik dan memastikan kebijakan berjalan dengan mekanisme pengawasan yang baik.