Kementan Sebut Beras Premium Food Station Oplosan, Pemprov DKI Tak Terima hingga Uji Sampel Tambahan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) kembali melakukan uji sampel terhadap 15 beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya.

Hal ini dilakukan sebagai pembanding dari hasil uji laboratorium yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap sejumlah mereka beras yang diproduksi oleh BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta itu.

“Iya biar mereka yang klarifikasi dan sebagai pembanding, kami juga periksa 15 sampel tambahan,” ucap Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok saat dikonfirmasi, Jumat (18/7/2025).

Adapun hasil pengujian lab yang dilakukan Kementan menunjukkan bahwa sejumlah merek beras yang diproduksi Food Station tak sesuai standar mutu beras premium.

Informasi ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Moch Arief Cahyono berdasarkan hasil pengujian sampel beras yang dilakukan di lima laboratorium berbeda.

Hasil uji lab itu pun kini sudah diserahkan Kementan kepada Satgas Pangan Mabes Polri untuk segera ditindaklanjuti.

“Jika Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” kata Arief dalam keterangannya.

Sebagai informasi tambahan, setidaknya ada tujuh merek beras premium yang diproduksi PT Food Station yang diduga dioplos, yaitu Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos.

Adapun kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket.

Beras oplosan itu dikemas seolah-olah premium, tapi kualitas dan kuantitasnya menipu.

Hal ini diungkapkan Mentan Amran berdasarkan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Mentan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.

Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan ‘5 kilogram (kg)’, padahal isinya hanya 4,5 kilogram.

Kemudian, banyak di antaranya mengeklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.

Praktik semacam ini disebut Mentan Amran menimbulkan kerugian hingga Rp99 triliun per tahun atau hampir Rp100 triliun jika dipertahankan.