Pramono Sebut Kartu Janda Jakarta Aneh, Anggota DPRD DKI: Sudah Kami Bahas dengan Serius

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Yudha Permana mengaku prihatin mendengar respons Gubernur Pramono Anung soal usulan Kartu Janda Jakarta. 

Yudha mengatakan, usulan Kartu Janda Jakarta merupakan buah pikir Fraksi Partai Gerindra yang diusulkan berdasarkan aspirasi masyarakat. 

"Kita mengusulkan dengan sangat serius perihal Kartu Janda Jakarta sudah kita bahas, sudah kita diskusikan," kata Yudha, Rabu (24/7/2025). 

"Jadi kartu ini ditunjukkan bagi para janda yang cerai mati ditinggal meninggal dunia sama suaminya," sambungnya.

Namun usulan tersebut seolah dianggap aneh Gubernur Pramono Anung.

Hal itu terlihat dari responsnya ketika ditanya perihal usulan itu. 

"Kita prihatin mendapat jawaban seperti itu, harusnya gubernur jawab "baik kita pertimbangan" dan nanti hasilnya seperti apa ini kan soal usulan oke atau tidak tergantung pa gubernur kalau respon jawabannya ada-ada saja jadi miris hati kita, sisi humanisnya di mana," ungkap Yudha. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono menanggapi usulan DPRD DKI Jakarta terkait pembuatan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.

Orang nomor satu di Jakarta ini pun menyebut usulan tersebut aneh dan terang-terangan ogah merealisasikannya.

“Aneh-aneh aja, enggak lah,” ucapnya daat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Sebagai informasi, usulan soal Kartu Janda Jakarta itu disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna terkait pemandangan fraksi-fraksi terkait APBD Perubahan 2025.

Kartu Janda Jakarta ini pun pertama kali disampaikan oleh Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Jamilah Abdul Gani.

“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta atau KJJ,” ucapnya, Senin (21/7/2025).

Ia menyebut, KJJ masuk dalam usulan Gerindra berdasarkan aspirasi dari masyarakat saat masa reses.