Rapat Banggar-TAPD Bahas KUA-PPAS 2026, Postur APBD DKI Naik Jadi Rp94,85 Triliun
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Rr Dewi Kartika H
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (4/8/2025).
Ketua TAPD DKI Jakarta Marullah Matali mengungkapkan, postur rancangan APBD 2026 dalam KUA-PPAS mencapai Rp94,85 triliun.
“Angka ini meningkat sekitar Rp2,98 triliun dibandingkan APBD Perubahan 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun,” kata Marullah.
Marullah merinci, proyeksi pendapatan daerah pada APBD 2026 diperkirakan mencapai Rp85,27 triliun.
Sementara itu, belanja daerah akan naik menjadi Rp87,29 triliun atau meningkat Rp1,31 triliun dibandingkan APBD Perubahan 2025 yang sebesar Rp85,97 triliun.
Tak hanya itu, penerimaan pembiayaan juga ikut naik dari Rp7,40 triliun menjadi Rp9,57 triliun atau bertambah Rp2,16 triliun.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan dari Rp5,88 triliun menjadi Rp7,55 triliun, atau naik Rp1,67 triliun.
“Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp9,57 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,55 triliun,” pungkas Marullah.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Aturan Dilarang Jual Rokok Radius 200 Meter di Perda KTR, Ali Lubis: Sebaiknya Dikaji Ulang |
![]() |
---|
2 Lokasi Parkir Ilegal di Jaktim Disegel, Pansus DPRD Ungkap Potensi Kebocoran PAD Capai Rp700 M |
![]() |
---|
Kerja di Panti Jompo Jadi Usulan Sanksi Sosial Pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok |
![]() |
---|
Data Warga Lengkap di Website ‘Produk RW’, DPRD Jakarta Ingatkan Pemprov DKI Soal Privasi |
![]() |
---|
Pansus DPRD DKI Jakarta Yakinkan Pasal Sensitif di Raperda KTR Tak Akan Jadi Beban Masyarakat Kecil |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.