Sudewo Terpojok Ngaku Salah Tapi Warga Murka Bakal Demo, Tabiat Buruk Bupati Disorot Diminta Mundur

TRIBUNJAKARTA.COM - Nasib Bupati Pati, Sudewo kini berada di ujung tanduk, meski sempat mengakui kesalahan tapi tak membuat warga menghentikan gelombang besar demo.

Massa berencana tetap menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 13 Agustus 2025 mendatang.

Awalnya, demo 13 Agustus digaungkan untuk menolak penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berimbas pada kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah membuka posko donasi untuk aksi tersebut sejak 1 Agustus hingga 12 Agustus mendatang.

Namun Sudewo telah membuat keputusan membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers darurat di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat.

“Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan,” ujar politisi Partai Gerindra itu dikutip TribunJateng, Sabtu (9/8/2025).

Mantan anggota Komisi V DPR RI Periode 2020–2024 itu menyebut, keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.

Konsekuensi pembatalan ini adalah tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti 2024, tanpa ada kenaikan 1 persen pun.

“Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa,” jelas Sudewo.

Ia menyebut, terlepas dari kontroversi dari kebijakan ini, pihaknya tetap akan konsisten membangun Pati secara maksimal.

Pembangunan akan tetap dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Saya tetap akan melayani masyarakat secara maksimal, setulus-tulusnya. Keputusan saya ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Saya tulus ikhlas untuk rakyat Pati, semuanya, tidak ada yang saya bedakan,” tegasnya.

Ia juga meminta maaf atas tutur kata dan perbuatannya selama ini yang membuat masyarakat kurang berkenan.

Sudewo lantas mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk kembali solid bergotong-royong demi kemajuan daerah.

Tabiat Bupati Sudewo

Penasihat hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa 13 Agustus tidak akan dibatalkan.

Gulo menyebut masih ada hal lain yang perlu diprotes.

“13 Agustus bukan sekadar bicara soal pajak. Kami hadir tanggal 13 untuk memenuhi undangan Bupati yang minta 50 ribu orang datang."

"Kami hendak memperingatkan Bupati Sudewo, hentikan arogansimu dan karakter yang menurut warga sangat buruk sekali,” ungkapnya pada wartawan di posko donasi depan Kantor Bupati Pati, Jumat (8/8/2025) siang. 

Direktur Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai itu mengatakan, selain soal kebijakan terkait pajak, karakter kepemimpinan Bupati Sudewo harus diubah dan diperbaiki.

“Saya pikir kata-kata maaf dari Bupati hanya gombal saja itu, karena dia bolak-balik berubah-ubah."

"Saat Pilkada mengatakan tidak akan menaikkan pajak. Begitu naik bilang bukan saya yang menaikkan, saya hanya melaksanakan. Begitu sudah ditanggapi dia bilang ini untuk kepentingan masyarakat, macam-macam yang berubah-ubah,” tutur dia.

Mengenai substansi kebijakan terkait tarif PBB-P2, menurutnya memang sejak awal harus dibatalkan.

“Pemimpin harus merakyat dan merasakan penderitaan rakyat. Jangan asal muni, ilmu ‘cocotlogi’ bupati tolong hentikan,” tandas dia.

Dituntut Mundur

Korlap Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyatakan bahwa warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tetap akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025.

Meskipun demikian, warga tetap akan menggelar demo besar-besaran di Alun-Alun Pati.

Sebab, kata Teguh, demo itu digelar dengan tujuan utama untuk mendesak agar Sudewo diganti atau mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

Teguh mengatakan alasannya tidak hanya disebabkan kebijakan kenaikan PBB tersebut, tetapi juga karena masalah-masalah lain terkait tata kelola Pemerintahan Kabupaten Pati yang dianggap buruk.

"(Tetap demo), kita targetnya tetap menurunkan Sudewo kok, kenapa? Itu bukan masalah pajak saja, itu masalah arogansi dan sebagainya, jadi pajak itu hanya isu utama tapi ada problem-problem lain di tata kelola Pemerintahan Kabupaten Pati ini yang penuh dengan keburukan," katanya  saat diwawancarai di depan Kantor Bupati Pati, Jumat, dikutip dari YouTube Tribunnews.com.

Teguh bahkan menegaskan Kabupaten Pati akan damai dan sejahtera jika Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

Warga Pati, kata Teguh, sampai kapan pun akan terus menuntut pergantian Sudewo, agar dia tidak menjabat lagi.

"Pati akan damai dan sejahtera kalau dia (Sudewo) itu turun (dari jabatan bupati), tuntutan besok (demo 13 Agustus) sampai kapanpun, selama dia masih (menjabat), kita mau berusaha menurunkan dia, minta diganti. Entah penggantinya siapa kita nggak peduli, yang penting dia nggak jadi bupati," ujarnya.

Teguh pun membeberkan bahwa warga Pati sudah tidak percaya lagi kepada Sudewo, apalagi sikapnya juga dinilai sombong.

Bahkan, Teguh mengatakan Sudewo membatalkan kenaikan PBB 250 persen itu hanya karena terpaksa setelah mendapatkan tekanan publik, bukan karena hati nuraninya sendiri.

"Karena apa? Kita nggak percaya, sikap-sikapnya itu sikap kesombongan, dia menurunkan ini karena terpaksa bukan karena hati nurani," tegasnya.

"Kalaupun dia pro rakyat, harusnya pemikiran untuk menaikan pajak di awal kemarin itu tidak ada dipikiran dia, ini menurunkan gara-gara tekanan warga. Jadi nggak murni dari dia, kalau dia katakan mau membela rakyat, maaf, saya katakan bulshit," sambungnya.

Teguh pun kembali menegaskan bahwa warga Pati akan tetap menggelar demo untuk menuntut pergantian Sudewo.

"Tetap kita penuhi (alun-alun pati untuk demo), karena kita menginginkan ada pergantian atau dia mundur, terserah caranya bagaimana, intinya Bupati Pati bukan dia," ucapnya.

(Tribunjakarta/TribunJateng)