Bahtsul Masail Cirebon: Tak Ada Data Keterkaitan AQUA dengan Israel
Isu dugaan keterkaitan merek air mineral AQUA dengan Israel kembali mendapat klarifikasi dari kalangan ulama.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Nur Indah Farrah Audina
lihat foto
Ia menambahkan, hingga kini tidak ada bukti valid yang mengaitkan AQUA dengan Israel. Sebaliknya, klarifikasi yang disampaikan perusahaan sudah disertai dokumen pendukung dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap FPP Jawa Barat ini sejalan dengan hasil kajian Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta yang digelar pada Rabu (30/4/2025).
Dalam forum bertema “Menyoal Aksi Boikot Produk-produk Diduga Terafiliasi Israel” itu, LBM PWNU DKI menyimpulkan, AQUA termasuk produk yang tidak terbukti terafiliasi dengan Israel.
Sekretaris LBM PWNU DKI Jakarta, KH Ahmad Fuad, menjelaskan keputusan itu diambil setelah mendengar langsung penjelasan dari perwakilan Danone Indonesia dan memeriksa bukti-bukti yang dibawa.
“Berdasarkan kajian kitab klasik dan kontemporer, serta fakta di lapangan, AQUA tidak memenuhi indikator produk yang layak diboikot,” kata Fuad.
PWNU DKI menyebut, ada dua indikator produk yang layak diboikot.
Pertama, produk yang membahayakan kesehatan jasmani atau rohani.
Kedua, produk yang hasil penjualannya terbukti digunakan untuk mendukung agresi atau genosida, terutama di Palestina.
Karena AQUA tidak memenuhi kedua indikator tersebut, seruan boikot terhadap merek ini dinilai tidak memiliki legitimasi syariat.
“Haram hukumnya mengeluarkan isu bahwa perusahaan tertentu terafiliasi kepada Israel jika tidak disertai bukti konkret,” tegas Fuad.
FPP Jawa Barat mendesak pemerintah untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan menindak tegas penyebaran disinformasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Para kiai juga mengajak tokoh agama aktif mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
“Setiap informasi harus ditabayyuni, diverifikasi, dan dicocokkan dengan sumber kredibel sebelum disebarkan,” ujar KH Azmi.
FPP Jawa Barat menegaskan, pemboikotan dalam Islam hanya dibenarkan jika tepat sasaran dan didasari bukti valid. Boikot tanpa dasar yang kuat dinilai bisa merugikan pihak yang tidak bersalah dan mencederai nilai keadilan.
Para kiai mengajak masyarakat untuk bersikap adil, hati-hati dalam menerima informasi, dan tidak gegabah menyebarkan tuduhan.
“Islam menganjurkan kejelasan, kebenaran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk dalam hal konsumsi dan muamalah,” tutur KH Azmi.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
