'Jangan Hanya Janji' Pengamat Desak Pramono Tuntaskan Revitalisasi Pasar Munjul

“Karena ada temuan-temuan yang masuk ke Kejaksaan, sehingga pekerjaan pembangunan Pasar Munjul ini jadi mangkrak,” ucapnya saat dihubungi TribunJakarta.com, Selasa (14/5/2024).

Sampai saat ini, gedung yang sudah dibangun dibiarkan begitu saja dan jadi bangunan kosong.

Banyak keluhan pedagang

Polemik revitalisasi pasar munjul semakin ramai dibahas setelah banyaknya keluhan dari pedagang.

Meski pembangunan gedung pasar mangkrak, namun pedagang di Pasar Munjul tetap harus membayar retribusi kepada Pemprov DKI Jakarta.

Retribusi tersebut dibayar melalui rekening Bank DKI Jakarta.

Hal ini pun dikeluhkan oleh para pedagang lantaran mereka mesti tetap membayar uang retribusi meski lapak dagangannya tak layak.

Tak hanya itu, mereka turut menjadi korban pungutan liar (pungli) yang dilakukan sekelompok oknum.

Dalam wawancara tahun 2024 lalu, pedagang Pasar Munjul berinisial WN (47) menjelaskan dirinya terpaksa membayar uang listrik, air, dan sampah di luar retribusi resmi yang disetor ke Pemprov DKI melalui Bank DKI.

“Kalau uang air Rp40 ribu per minggu, uang listrik setiap satu bohlam Rp2 ribu, uang sampah sehari Rp5 ribu,” ucapnya, Minggu (12/5/2024).

Tak sampai di situ, pedagang Pasar Munjul yang ingin mendapatkan lapak pun dikenakan biaya hingga belasan juta.

Praktik jual-beli kios hingga belasan juta ini diduga melibatkan oknum petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUMKM) DKI Jakarta.

“Satu kios yang dijualnya Rp13 juta, dapat tempat jualan berukuran 3x3 meter. Manti setiap tahun surih bayar lagi Rp6 juta, alasannya untuk perpanjangan sewa kios,” ujarnya.

Ironinya meski sudah membayar retribusi dan uang pungli, kondisi Pasar Munjul kian buruk hingga membuat pembeli ogah datang berbelanja.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya