"Semua Ada Mekanismenya", Sudewo Ogah Mundur Sebagai Bupati Pati, Warga Sudah Lihat Karakternya

Sebagai informasi, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Adapun dasar Pengenaan PBB P-2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sudewo sempat mengatakan kenaikan PBB tersebut lantaran PBB di Pati sudah tidak naik sejak 14 tahun yang lalu.

Kemudian, Sudewo memutuskan untuk menggelar rapat bersama dengan para camat hingga perangkat desa se-Kabupaten Pati di kantornya pada 18 Mei 2025 silam.

Dalam rapat tersebut, akhinya disepakati PBB di Pati mengalami kenaikan hingga 250 persen.

Menurutnya, kenaikan ini demi peningkatan pendapatan daerah untuk mendanai program pembangunan dan memperkuat layanan publik.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB)."

"Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo.

Di sini, Sudewo juga mengaku tak gentar bila di demo seolah menantang warga Pati. Sampai pada hari ini menjadi puncak kemarahan warga Pati.

Kata Pakar Hukum

Pakar hukum tata negara sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebut karakter Sudewo sudah dilihat oleh warganya.

"Saya melihatnya memang ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Salah satunya yang paling kuat adalah arogansi dari bupati ketika ada ketegangan antara warga biasa dengan bupati yang seakan-akan bupati waktu itu menantang," jelas Bivitri.

"Nah, kemudian warga bilang, 'Loh, Anda ini kami yang bayar.' Itu saya kira kesadaran yang bagus sekali."

"Dan kemudian bupati juga sempat bilang mau 5.000, 50.000 [pendemo, red] saya akan layani. Nah, di titik itu saya kira warga jadi sudah bisa melihat karakter bupatinya kok tidak seperti yang dulu dijual waktu kampanye begitu," imbuh alumnus Universitas Indonesia itu.

Bivitri turut menilai adanya diskoneksi antara warga dan pemimpinnya kala Sudewo tak mendengarkan aspirasi warga menyoal kenaikan PBB-P2 tetapi malah balik menantang.