APBD Naik Jadi Rp95,3 T Tapi Defisit, Respons Ketua DPRD DKI: Fokus Layanan Publik dan Infrastruktur

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan fokus pada pelayanan publik dan infrastruktur

Yusuf Bachtiar/TribunJakarta.com
SOROTI ABPD - Politikus senior PKS, Khoirudin, menyoroti maraknya kebakaran yang terjadi di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir ini. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan fokus pada pelayanan publik dan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Khoirudin terkait rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta yang telah disetujui naik menjadi Rp95,3 triliun.

Politikus senior PKS ini pun menyoroti maraknya kebakaran yang terjadi di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir ini.

Penambahan anggaran pun bakal diberikan kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

“Saya ingin ke depan dengan memberikan anggaran yang cukup kepada Gulkarmat agar masyarakat bisa cepat tertolong dan bisa dicegah terjadi kebakaran,” ucapnya, Kamis (14/8/2025).

Kemudian, anggaran juga akan difokuskan untuk terus meningkatkan pelayanan di sektor transportasi.

Apresiasi pun diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang terus melakukan ekspansi rute-rute transportasi ke berbagai daerah penyangga dengan memperbanyak layanan Transjabodetabek.

Ia pun berharap, anggaran yang dialokasikan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

“Ini yang sangat membantu masyarakat, karena transportasi itu pengeluaran yang cukup besar buat masyarakat,” ujarnya.

“Kami pastikan bahwa anggarannya cukup untuk menanggulangi operasional modal transportasi buat pelayanan di Jakarta,” sambungnya.

Khoirudin menambahkan, DPRD DKI Jakarta saat ini tengah membentuk panitia khusus (pansus) Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendata aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Di lahan yang menjadi aset milik Pemprov DKI Jakarta itu kemudian akan dibangun ruang publik sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Masyarakat buruh lahan itu untuk aktivitas, bisa untuk olahraga, bisa untuk pusat jajanan, dan macam-macam,” tuturnya.

Masalah banjir yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan pun jadi salah satu prioritas utama di tahun 2026 mendatang.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved