APBD Naik Jadi Rp95,3 T Tapi Defisit, Respons Ketua DPRD DKI: Fokus Layanan Publik dan Infrastruktur

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan fokus pada pelayanan publik dan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Khoirudin terkait rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta yang telah disetujui naik menjadi Rp95,3 triliun.

Politikus senior PKS ini pun menyoroti maraknya kebakaran yang terjadi di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir ini.

Penambahan anggaran pun bakal diberikan kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

“Saya ingin ke depan dengan memberikan anggaran yang cukup kepada Gulkarmat agar masyarakat bisa cepat tertolong dan bisa dicegah terjadi kebakaran,” ucapnya, Kamis (14/8/2025).

Kemudian, anggaran juga akan difokuskan untuk terus meningkatkan pelayanan di sektor transportasi.

Apresiasi pun diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang terus melakukan ekspansi rute-rute transportasi ke berbagai daerah penyangga dengan memperbanyak layanan Transjabodetabek.

Ia pun berharap, anggaran yang dialokasikan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

“Ini yang sangat membantu masyarakat, karena transportasi itu pengeluaran yang cukup besar buat masyarakat,” ujarnya.

“Kami pastikan bahwa anggarannya cukup untuk menanggulangi operasional modal transportasi buat pelayanan di Jakarta,” sambungnya.

Khoirudin menambahkan, DPRD DKI Jakarta saat ini tengah membentuk panitia khusus (pansus) Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendata aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Di lahan yang menjadi aset milik Pemprov DKI Jakarta itu kemudian akan dibangun ruang publik sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Masyarakat buruh lahan itu untuk aktivitas, bisa untuk olahraga, bisa untuk pusat jajanan, dan macam-macam,” tuturnya.

Masalah banjir yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan pun jadi salah satu prioritas utama di tahun 2026 mendatang.

Apalagi, Gubernur Pramono sudah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kembali program normalisasi Sungai Ciliwung.

Anggaran besar pun akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk membebaskan lahan-lahan di bantaran kali untuk menunjang program normalisasi.

“Anggaran itu betul-betul mengarah kepada penanganan banjir, misalnya di Kali Ciliwung yang sekarang sedang normalisasi. Itu kan belum selesai, masih ada 11 kilometer lagi belum selesai,” tuturnya.

“Dan itu belum dibayarkan ganti untung tanahnya dan anggarannya sudah dialokasikan untuk diberikan kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek normalisasi Ciliwung. Itu semua untuk memastikan banjir semakin terkenadali,” sambungnya.

Beberapa program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat pun jadi prioritas APBD 2026 mendatang, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di sektor pendidikan, DPRD DKI Jakarta akan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk piloting program sekolah swasta gratis dan pemberian bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Nanti kami evaluasi apabila di masyarakat memang ada anak yang tidak mendapatkan manfaat KJP atau bahkan ada yang menyalahgunakannya, nanti kami akan evaluasi,” kata Khoirudin.

Sedangkan di sektor kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun sejumlah puskesmas dan rumah sakit baru.

Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh warga Jakarta bisa mendapatkan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan.

“Bahkan di Jakarta ada rumah sakit baru bertaraf internasional yang akan kami bangun. Ini semua dipersemabahkan buat warga Jakarta,” tuturnya.

Lewat kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD ini diharapkan seluruh program yang dicanangkan Gubernur Pramono Anung dapat terlaksana dengan baik.

“Insyaallah jargon Jakarta sebagai kota global yang berbudaya bisa kita capai bersama,” tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengkritisi kenaikan rancangan plafon APBD 2025 menjadi Rp95,3 triliun.

Anggota Fraksi PAN Bambang Kusumanto mengatakan, pihaknya mengikuti perkembangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta Tahun 2026. 

"Saya cukup aktif mengamati perkembangan anggaran kita di Banggar (Badan Anggaran), saya melihat ada sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan," kata Bambang, Rabu (13/8/2025). 

Bambang menjelaskan, awalnya nilai APBD yang diajukan sebesar Rp94 Triliun dengan potensi defisit sekitar Rp1,8 Triliun. 

Kemudian selama proses pembahasan berjalan, terjadi kenaikan nilai plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 Triliun dengan potensi defisit mencapai Rp2,2 Triliun. 

"Isu merebak diantara teman-teman anggota dewan kejanggalan ada potensi meningkatnya utang Pemprov DKI," jelas Bambang. 

Demi menutupi defisit tersebut lanjut Bambang, muncul wacana Pemprov DKI Jakarta akan berutang melalui Bank Jakarta. 

"Kalau ini kejadian betul ini kurang pas ini. Kenapa mesti menaikan anggaran sementara memperbesar utang," terang dia. 

Menurut dia, Bank Jakarta adalah bank pembangunan daerah yang dibentuk untuk membantu pembiayaan masyarakat bukan memberikan pinjaman ke pemerintah. 

"Salah satu tujuannya begitu kalau pemerintah sekarang utang ke bank maka kemampuan bank untuk membantu masyarakat maka akan berkurang," kata Bambang. 

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini meminta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta agar lebih jeli dalam menyisir postur anggaran. 

Hal ini bertujuan agar beban defisit yang berpotensi menjadi utang tidak membengkak, contohnya melalukan efisiensi belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. 

"TAPD menyisir atau menyerut masih banyak yang mungkin tidak efisien dan tidak memberikan manfaat besar langsung kepada masyarakat, contoh hibah. Kan sangat ironi tiap tahun memberikan hibah besar kepada instansi di luar DKI yang sementara kita sendiri kekurangan," tegas dia. 

Bambang berpesan, Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun anggaran harus lebih transparan dan realistis sehingga setiap program yang ingin dikerjakan bersifat pasti. 

"Kadang penyusunan APBD ada usulan yang bersifat 'dami'. Sekarang kalau bisa apa yang direncakan itu yang dianggarkan. Karena pembahasan di tingkat komisi harus mengacu pada program yang memang direncakan dan dibahas betul komisi," pungkasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya