PSI Jakarta Desak Pengelola Apartemen Tak Naikkan IPL Sepihak : Harus Transparan!

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, menyoroti keluhan penghuni apartemen terkait kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang dilakukan pengelola secara sepihak.

Bun menyebut, sejumlah warga mendatanginya dan menyampaikan keberatan karena kenaikan IPL tidak disertai alasan yang jelas.

“Kami menerima adanya keluhan dari penghuni apartemen di beberapa tempat bahwasanya pengelola menaikkan IPL secara sepihak. Seharusnya, warga mengetahui alasan-alasan di balik kenaikan IPL agar prosesnya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Bun, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya, masalah semakin pelik lantaran kenaikan IPL kerap dikaitkan dengan akses layanan dasar penghuni seperti air dan listrik.

“Dalam beberapa kasus, penghuni yang menolak membayar IPL karena dinaikkan sepihak justru diputus aksesnya terhadap air dan listrik. Ini akhirnya menimbulkan konflik antara penghuni dengan pengelola,” tegas Bun.

Ia pun menyoroti keberadaan pengelola yang masih berasal dari pihak pengembang.

Padahal sesuai aturan, pengembang wajib memfasilitasi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) maksimal satu tahun sejak penyerahan unit pertama.

“Aturannya sudah jelas, pemilik rumah susun harus membentuk PPPSRS, dan pengembang wajib memfasilitasinya. Kalau sudah waktunya, kepengelolaan apartemen sebaiknya diserahkan kepada penghuni,” ujarnya.

Bun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menegakkan aturan tersebut demi mengurangi potensi konflik antara penghuni dengan pengelola.

“Pembentukan PPPSRS merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ini. Penghuni lebih paham kebutuhan mereka, termasuk soal penentuan IPL,” pungkas Bun.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya