Ketua Dewan Pengawaas Sebut IPO PAM Jaya Untungkan Warga Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, Prasetyo Edi Marsudi, buka suara terkait penolakan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas rencana PAM Jaya melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO).

Prasetyo mengatakan, langkah IPO PAM Jaya justru akan membawa dampak positif bagi masyarakat Jakarta.

“IPO PAM Jaya ini sudah menjadi penugasan khusus dari Pak Gubernur Pramono Anung, targetnya tahun 2027 harus terlaksana. Jadi ini bukan sekadar wacana,” kata Prasetyo dalam keterangan resmi, Jumat (22/8/2025).

Langkah IPO PAM Jaya ini dibarengi dengan perubahan badan hukum, dari yang sebelumnya perusahaan umum daerah (Perumda) menjadi perseroan daerah (Perseroda). 

Politisi PSI Francine Widjojo sebelumnya menyebut, perubahan badan hukum PAM Jaya tidak tepat karena bisa menggeser orientasi pelayanan publik menjadi bisnis murni.

“PAM Jaya memiliki tujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan air minum dan wajib disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017,” kata Francine dalam keterangan persnya, Kamis (21/8/2025). 

Prasetyo menilai kritik tersebut keliru, karena pengelolaan air di Jakarta sempat dipegang operator swasta Palyja dan Aetra sebelum akhirnya diambil alih PAM Jaya.

Menurut Prasetyo, perubahan badan hukum PAM Jaya untuk memastikan pelayanan air bersih di DKI Jakarta makin luas cakupannya.

“Kita mau kerja, bukan sekadar debat benar atau salah. Ranperda perubahan badan hukum ini justru untuk memastikan pelayanan air bersih sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Dia menegaskan, ada syarat yang justru berdampak positif ke masyarakat ketika PAM Jaya melantai di bursa saham. 

Misalnya kata dia, cakupan layanan yang harus di atas 83 persen sebagai syarat IPO sehingga dampak positifnya makin banyak masyarakat yang terlayani. 

Saat ini, PAM Jaya baru bisa melayani 73 persen distribusi air bersih di wilayah DKI Jakarta. Melalui IPO, peningkatan kinerja akan terjadi. 

“IPO itu bukan tanpa syarat. Direksi harus tunjukkan kinerja dulu ke masyarakat. Kalau target layanan tercapai, otomatis investor juga percaya,” ucap Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014–2024 tersebut.

Menurutnya, status perusahaan publik justru akan mendorong transparansi dan profesionalisme PAM Jaya.