Soal OTT KPK Noel Pengamat Sindir Kekuasaan dan Retorika, Dulu Galak Suarakan Hukuman Mati Koruptor

TRIBUNJAKARTA.COM - Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia, Danang Widoyoko ikut menyoroti upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel.

Dalam hal ini, Danang menyinggung soal kekuasaan dan juga seni retorika.

"Sebetulnya tidak ada jaminan seorang aktivis itu mampu jalankan prinsip integritas. Saya kira seperti kata banyak orang yang menyampaikan, ujiannya di kekuasanan. Kalau dapat kekuasaan, ia sanggup gak menjaga integritasnya," kata Danang, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (21/8/2025).

Sebelum menjabat sebagai wakil menteri, Noel merupakan tokoh relawan, aktivis yang dikenal vokal dan penuh kontroversi,

Ia gencar sekali menyuarakan hukuman mati untuk para koruptor.

Hal ini kerap ia suarakan juga salah satunya melalui beberapa postingan di media sosialnya.

Pada 9 Desember 2020 lalu, Noel sempat menyoroti kasus korupsi terhadap bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Lewat cuitan di akun Twitter atau X pribadinya, Noel meminta agar koruptor bansos bisa dihukum mati.

"Mereka yg korupsi Dana Bansos Layak di Hukum Mati," cuit Noel pada 9 Desember 2020 dikutip dari akun X @wamennoel98.

Selain itu, pada 2 Februari 2021 silam Noel juga pernah menuliskan cuitan serupa dengan menandai akun Mantan Menteri era Presiden Jokowi, Susi Pudjiastuti.

"Kembali ke Pokok Persoalan Bangsa ini. HUKUM MATI KORUPTOR !!!@susipudjiastuti," tulisnya.

Postingan ini pun ramai dikomentari warganet pasca OTT KPK Wamen Noel pada Rabu malam kemarin.

Menanggapi ini, Danang Widoyoko menilai tak ada jaminan seorang aktivis yang gencar menyuarakan anti korupsi bisa tetap menjaga integritasnya.

Ia lalu menyinggung soal wewenang dan kekuasaan.

Menurutnya, jabatan Immanuel Ebenezer sebagai wakil menteri ketenagakerjaan saat ini memiliki wewenang yang kuat dalam melakukan penahanan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya diberikan pada perusahaan.