Atap Lapangan Padel Ambruk, DPRD DKI: Perketat Pengawasan SLF

TRIBUNJAKARTA.COM - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk memastikan keamanan bangunan di Jakarta.

Demikian terungkap dalam rapat kerja bersama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta di Ruang Bapemperda Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/10/2025).

Hal itu menyusul insiden ambruknya atap lapangan padel di Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (26/10/2025). Peristiwa itu terjadi saat hujan deras beserta angin kencang melanda wilayah tersebut.

Anggota Komisi D DPRD PDKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi menilai, penerbitan SLF oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) selama ini masih terlalu longgar.

Nabilah mempertanyakan mekanisme pemberian rekomendasi hingga penerbitan sertifikat dengan mudah.

“SLF itu sangat penting, tapi kok bisa keluar dengan mudah? Apakah verifikasinya sudah benar-benar ketat?” ujar Nabilah.

Menurut dia, maraknya pembangunan lapangan padel di Jakarta harus menjadi peluang bagi Pemprov DKI menambah pendapatan daerah dari retribusi.

Akan tetapi, mengimbangi peluang dengan pengawasan ketat terhadap standar keamanan bangunan.

“Sekarang banyak pengusaha bikin lapangan padel karena tren,” tutur Nabilah.

“Ini sebenarnya kesempatan untuk menarik retribusi. Tapi kalau baru sebentar sudah roboh, berarti ada yang harus dikritisi,” tegas Nabilah.

Ia juga menekankan, peningkatan retribusi bisa menyasar sektor komersial, seperti lapangan padel, pusat kebugaran, dan bangunan baru lainnya. Sehingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pendapatan mereka besar, jadi retribusinya juga harus diperbesar. Uangnya bisa dimanfaatkan kembali untuk masyarakat,” jelas Nabilah.

Ketua Komisi D Yuke Yurike mengungkapkan hal senada. Pihaknya telah meminta Dinas Citata menindaklanjuti insiden ambruknya atap lapangan padel.

Perlu evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan dan pelaksanaan pembangunan.

“Kalau memang ada pelanggaran atau kesalahan struktur, harus ditindak tegas,” kata Yuke.

Ia menegaskan, pengawasan tidak berhenti pada dokumen administrasi. Namun perlu pengecekan lapangan terhadap pihak ketiga yang mengerjakan proyek.

“Jangan cuma dokumennya yang rapi, tapi pelaksanaannya asal-asalan. Pengawasan lapangan harus ketat,” kata Yuke.

Yuke juga mengingatkan agar Pemprov DKI tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran, izinnya jangan diperpanjang. Kalau perlu langsung diberi sanksi keras,” tukas Yuke.

Berita Terkait

• Baca juga: DPRD DKI Dorong Sinergi Atasi Masalah Pengelolaan Limbah B3
• Baca juga: Komitmen DPRD DKI Atasi Masalah Sampah, RDF Rorotan Jadi Solusi Baru di Jakarta
• Baca juga: Atasi Pengangguran, DPRD DKI Genjot Program Magang Pra Kerja 1.000 Lulusan SMA/SMK

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita