DPRD DKI Jakarta Fokus Isu Kekerasan Digital Anak

TRIBUNJAKARTA.COM - DPRD DKI Jakarta memberi perhatian serius terhadap tingginya kasus kekerasan digital yang menimpa anak-anak di ibukota. 

Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD mendorong penyusunan program perlindungan anak yang lebih terarah, berbasis data, dan berkelanjutan.

Legislatif menilai, kekerasan digital seperti perundungan siber, eksploitasi daring, hingga penyalahgunaan konten pribadi merupakan ancaman nyata yang harus ditangani secara sistematis. 

Karena itu, sinergi lintas dinas, penguatan literasi digital, serta edukasi kepada orangtua dan sekolah menjadi fokus utama.

Dengan langkah tersebut, DPRD berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan digital dapat berjalan lebih efektif. Sehingga anak-anak Jakarta terlindungi dan tumbuh di ruang digital yang aman.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Justin Adrian mengatakan, perlu perencanaan program berbasis data untuk menekan angka kekerasan digital yang masih marak.

Berdasarkan data 2024, ungkap dia, kasus kekerasan digital di Jakarta tergolong tinggi. Tercatat sekitar 75 ribu kasus bullying, 14 ribu kasus pedofilia, 603 kasus grooming, serta 205 kasus revenge porn.

"Berdasarkan data 2024, kekerasan digital di Jakarta sangat tinggi," ujar Justin, Rabu (4/3).

Menurut dia, kondisi tersebut merupakan persoalan serius yang harus dijawab dengan kebijakan konkret dalam perencanaan 2027.

Ia meminta Dinas PPAPP tidak menyusun program secara reaktif, melainkan melalui perencanaan matang. "Ini masalah nyata. Harus ada program yang jelas dan terukur pada 2027," tegas dia.

Justin berharap, rapat Pra-RKPD menjadi momentum untuk merumuskan strategi penanganan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dengan langkah itu, perlindungan anak di Jakarta diharapkan lebih efektif ke depan. “Jangan action by accident. Harus ada planning yang matang," pungkas Justin.

Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Pra-RKPD 2027