Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, BOGOR - Tempo hari setelah namanya disebut dalam oleh Mirwan Amir di sidang kasus korupsi elektronik dengan terdakwa Setya Novanto, Susilo Bambang Yudhono balik menggertak penuh kekesalan.
Percakapan Mirwan Amir dengan Firman Wijaya, kuasa hukum Setya Novanto, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 25 Januari 2018, bikin panas SBY.
Tak kalah pedas dari para penuduhnya, Ketua Umum DPP Demokrat itu sudah mengantongi ada apa sebelum persidangan dimulai.
Kali ini, SBY memegang informasi dari informannya yang sangat terpercaya menanggpi omongan Mirwan Amir, mantan kader Partai Demokrat.
Intinya dalam pertemuan tersebut, SBY menjadi target sehingga namanya disebut di persidangan.
"Saya mendapatkan informasi dari orang sangat terpercaya, ada sebuah pertemuan sebelum sidang tipikor berlangsung," kata SBY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Baca: SBY Sebut Nama Setya Novanto Sampai Peribahasa Air Susu Dibalas Air Tuba
"Informasi yang saya miliki belum saatnya saya buka ke masyarakat luas," ia menambahkan seperti dilansir Tribunnews.com.
SBY pun meminta Mirwan Amir membuktikan ucapan dan segala tuduhan kepada dirinya.
"Tolong, di mana, kapan dan dalam konteks apa menyampaikan ke saya? Siapa yang mendampingi saya? Karena saya ini tertib kalau urusan resmi seperti KTP elektronik pastilah ada menteri terkait atau pejabat terkait. Allah juga mendengar ucapan saya ini," ucap SBY.
Di dalam persidangan itu, Mirwan Amir menyebut SBY tetap menjalankan proyek KTP elektronik meski tahu proyek itu bermasalah.
SBY membantah tuduhan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dan memastikan proyek KTP elektronik sudah berjalan sesuai mekanisme, prosedur, dan aturan yang berlaku.
"Tidak ada laporan soal kejanggalan dalam proyek itu," SBY menegaskan.
Menurut dia, proyek KTP elektronik paling akuntabel dibandingkan program-progam pemerintahan lainnya.
Presiden ke-6 RI ini tegas 'menantang' Mirwan membuktikan ucapannya, apalagi semua pejabat terkait proyek KTP elektronik masih ada dan bisa dimintai keterangannya.
"Hingga selesai jadi presiden, 20 Oktober 2014, tidak pernah ada yang melaporkan kepada saya ada masalah serius terhadap pengadaan E-KTP, dan kemudian program itu harus dihentikan. Tidak ada dari siapa pun, dari pengarah, Mendagri, BPK, BPKP, tim teknis, siapa pun, termasuk yang mengaku menyampaikan kepada saya, Mirwan Amir," ucap dia.
Sementara itu, Mirwan Amir memastikan kesaksiannya di persidangan tidak bermaksud memojokkan atau menuduh pihak-pihak tertentu termasuk SBY, mantan bosnya.
"Keterangan saya di persidangan adalah kejadian yang sesungguhnya. Tidak ada maksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, termasuk SBY. Juga tidak ada nada tuduhan kepada SBY," ujar Mirwan Amir dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu, (7/2/2018).
Ia menambahkan keterangan yang disampaikan murni merupakan keterangan pribadi sebagai saksi dalam persidangan dan tidak terkait dengan urusan atau kepentingan orang lain.
"Keterangan saya di persidangan juga tidak terkait dengan urusan atau kepentingan orang lain atau pihak lain mana pun juga. Itu adalah keterangan pribadi saya sebagai saksi di persidangan," kata Mirwan.
Tridianto, loyalis Anas Urbaningrum, ikut memperbincangkan sikap SBY.
Ia menagih SBY tidak usah bermain tebak-tebakan dan langsung saja menyebut orang-orang yang dianggap membuat namanya muncul di persidangan.
"Jika benar ada pertemuan itu dan Pak SBY yakin ya disebutkan saja pertemuannya di mana, kapan dan yang hadir siapa saja," kata Tridianto melalui pesan singkat, Rabu (7/2/2018).
"Saya dukung seribu persen Pak SBY untuk segera menyebutkan nama-nama itu," kata Tridianto.
SBY tidak perlu mengkhawatirkan pernyataannya akan membuat geger dengan menyebutkan nama-nama peserta pertemuan itu.
"Perlu segera disebutkan biar jelas dan terang. Tidak jadi teka-teki dan digoreng jadi rumor atau fitnah. Ayolah Pak SBY sebutkan nama-namanya," kata Tridianto.
Tridianto yakin masyarakat dan aparat menunggu nama-nama tersebut.
"Nyong hanya berharap Pak SBY tidak terima informasi kelas hoax," Wasekjen Hanura itu menambahkan.