Pilpres 2019

Mahfud MD Nilai Gagasan Prabowo Subianto Usang, Dukung Ide Jokowi Soal Dapur Hukum

Editor: ade mayasanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) beserta Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Salahudin Uno (kanan) membacakan ikrar deklarasi damai saat meghadiri Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Silang Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 yang diikuti KPU, pasangan Capres dan Cawapres, dan 16 partai politik nasional tersebut mengambil tema 'Kampanye anti SARA dan HOAKS untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat'.

"untuk menduduki jabatan publik sering kali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini," tanya Imam Priyono kepada Pasangan capres cawapres Jokowi dan Maruf Amin.

Jokowi menjawab, yang menjadi kunci agar terhindarnya perilaku korupsi adalah dalam proses rekrutmen harus berbasi kepada kompetensi, bukan finansial dan nepotisme.

"Oleh karena itu, pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dan dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan politik perlu sebuah penyederhanaan di dalam sistem kepartaian," ucap Jokowi dalam Debat Pilpres 2019.

Amien Rais Nilai Tak Ada Peran Menonjol dari Maruf Amin di Debat Perdana Pilpres 2019

Pertanyaan Jokowi Dianggap Kurang Pantas saat Menyerang Personal Partai

Sehingga, kata Jokowi, biaya pemilu menjadi murah, para pejabat-pejabat tak terbenani dengna biaya pemilu sehingga diharapkan bisa memangkas politik uang, suap dan korupsi.

Dengan cara itu, diharapkan rakyat Indonesia bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, kapasitas yang baik,

Jokowi mencontohkan, seperti halnya proses rekrutmen CPNS yang telah dilakukan pemerintah tahun 2018 lalu, dimana semua proses rekrutmen diklaim telah dilakukan secara transparan.

"Contoh rekrutmen ASN kita, dilakukan secara terbuka,semuanya bisa kita cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus," ucapnya.

Jelang Debat Pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo Subianto jalang berdampingan (Repro Kompas TV)

Mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan, Prabowo Subianto berpendapat perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, praktis dan segera.

Ia mencontohkan, gaji gubernur yang hanya Rp 8 juta merupakan hal yang tak realistis.

"Saya kira kalau benar-benar niat harus melakukan terobosan. Lalukita potong kebutuhan-kebutuhan kampanye, sebagai contoh televisi, televisi itu milik rakyat, jadi kita tak perlu bayar mahal untuk (kampanye di televisi," ucapnya.

Mendapat tanggapan dari Prabowo Subianto, Jokowi kembali menegaskan kalau rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan finansial adalah kunci utama.

"Contohnya saya, saat saya pemilihan Wali Kota (Solo), saya menggunakan anggaran sangat kecil. Saat pemilihan Gubernur (DKI Jakarta) saya tak mengeluarkan biaya. Pak Prabowo pun tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang, artinya pergerakan politik bisa dimulai dari relawan, keinginan publik untuk mendepatkan pemimpin publik tanpa mengedepankan finansial," ucap Jokowi disambut riuh pendukungnya.

Prabowo Tuding Jokowi Menuduh 

Debat Pilpres 2019 malam ini ternyata berlangsung cukup seru dan menarik malam ini, Kamis (17/1/2019).

Salah satunya, ketika moderator Ira Koesno memberikan pertanyaan kepada pasangan capres cawapres nomur urut 01, Jokowi yang betemakan hukum.

Halaman
1234

Berita Terkini