Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, setiap tahun muncul angka-angka aneh dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Ia pun menyebut, ketidakmampuan sistem e-budgeting peninggalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai biang keladi permasalahan tersebut.
"Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," ucapnya, Rabu (30/10/2019).
Ketidakmampuan sistem e-Budgeting dalam melakukan verifikasi ini pun menyebabkan jajaran Pemprov DKI harus melakukannya secara manual.
Bahkan, Anies mengaku juga sempat melakukan penyisiran anggaran yang diajukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah jajarannya.
"Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tim kita juga review satu-satu dan saya panggil semua (SPKD), saya tunjukan keanehan itu," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Meski mengaku menemukan sejumlah keanehan dalam sistem penganggaran warisan Ahok, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini enggan mempublikasikannya di publik.
"Saya tidak berpanggung. Saya tidak umumkan keluar, kalau umumkan bisa menimbulkan kehebohan," kata Anies.
• Kepala Bappeda DKI Jakarta Sebut Pergantian Anggota DPRD Hambat Penyusunan KUA-PPAS
• Pengangkutan Sampah di Kali Jambe Tambun Tunggu Alat Berat Dinas PUPR
"Ya memang, gubernurnya jadi kelihatan keren sih," tambahnya.
Seperti diketahui, e-Budgeting sendiri merupakan sistem penganggaran digital peningalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.
E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.
Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.
Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.