Baca tanpa iklan
Ia pun mempertanyakan besaran anggaran yang membengkak dua kali lipat dibandingkan Hongkong itu.
Pasalnya, seluruh bahan baku berkualitas untuk membuat infrastruktur lintasan balap, seperti semen dan batu dapat dengan mudah ditemui di Indonesia.
"Hal yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang membedakan biaya penyelenggaraan di Jakarta menjadi dua kali lipat biaya di Hongkong?" ujarnya penuh tanya.
Sekda Persilahkan BPK Audit
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengkritik anggaran Rp 1,16 triliun yang digelontorkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan demi menggelar Formula E.
Menanggapi kritikan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah pun angkat bicara.
Ia menyebut, Pemprov DKI telah memperhitungan anggaran Formula E dengan sangat matang.
"Setiap kegiatan, besar atau kecil, fisik dan non-fisik pada akhirnya adalah audit. Kami taat kepada audit," ucapnya, Selasa (11/2/2020).
Jika audit internal yang dilakukan oleh pihak Inspektorat dinilai belum cukup, Saefullah membuka kesempatan bagi pihak lain yang ingin melakukan audit keuangan.
"Pada akhirnya ada audit, internal maupun eksternal. Intern oleh Inspektorat, eksternal bisa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) kalau diminta," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Tak hanya itu, Saefullah pun menyebut, pihaknya sangat senang jika ada pihak-pihak lain yang turut mengawasi perhetalan Formula E ini.
"Boleh juga lakukan pengawasan, kalau dianggap ada sesuatu yang perlu diawasi," kata Saefullah.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti besaran biaya yang digelontorkan Gubernur Anies Baswedan demi menggelar ajang balap Formula E.
Anggaran Rp 1,16 yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar hajatan bertaraf internasional itu pun dianggap terlalu besar.
Anggota DPRD DKI dafri Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan, anggaran tersebut dua kali lipat lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Hongkong untuk menggelar acara serupa.