Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribubJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sejumlah pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya dipanggil pihak kepolisian terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan.
Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer menyebut, penyelidikan kasus ini telah dilakukan beberapa pekan terakhir.
"Pemeriksaan sudah berjalan beberapa minggu terakhir, kita terus kooperatif," ucapnya saat dihubungi, Selasa (10/3/2020).
Meski mengakui pemeriksaan telah berjalan dalam beberapa pekan terakhir, Margaret memastikan, sampai saat ini belum ada jajarasan direksi Sarana Jaya yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Belum ada (yang ditetapkan sebagai tersangka), kita juga masih dimintai keterangan saja," ujarnya.
Saat ditanya apakah pihak kepolisian sempat melakukan penggeledahan di kantor perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini, Margaret enggan menanggapi.
"Segitu saja dulu ya keterangannya," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri mengendus adanya dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek rumah DP nol rupiah.
Guna mengusut kasus ini, sejumlah jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya telah dipanggil pihak kepolisian.
Sarana Jaya sendiri memiliki dua lahan di kawasan Pondok Kelapa dan Cilangkap, Jakarta Timur yang digunakan untuk membangun hunian murah meriah gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.
Namun, sampai saat ini belum diketahui lahan mana yang bermasalah tersebut.
Polisi Panggil Direksi Sarana Jaya
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri mengendus adanya dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek rumah DP nol rupiah.
Guna mengusut kasus ini, sejumlah jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya telah dipanggil pihak kepolisian.