Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan pengunduran jadwal balap mobil Formula E.
Pengunduran jadwal tersebut sehubungan dengan merebaknya virus corona di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Walau diundur, uang Rp 360 miliar yang telah dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tanda jadi dipastikan tidak hangus.
Simak selengkapnya:
1. Tak Ingin Korbankan Keselamatan Warga
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pengunduran jadwal Formula E demi menjaga keselamatan dan kesehatan warga.
"Kita tidak ingin mengorbankan keselamatan warga demi pencapaian perekonomian. Memang Formula E memberikan dampak ekonomi besar, tapi bila punya risiko untuk warga, maka kita tunda," ucapnya, Rabu (11/3/2020).
Di Indonesia, sebanyak 27 orang pasien telah dinyatakan positif terinfeksi virus asal Wuhan, Tiongkok itu.
"Kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional. Risiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta bila banyak wisatawan datang dari negara-negata yang memiki kasus corona virus," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
"Maka kita memutuskan menunda pelaksaan Formula E di bulan Juni," sambungnya.
Terkait keputusan penundaan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini telah berkoordinasi dengan Federasi Otomotif Dunia (FIA).
"Alhamduliah pihak Formula E dan pihak FIA menyetujui itu. Sehingga hari ini kami di Jakarta dan mereka di Eropa akan bersama-sama mengumumkan bahwa Formula E bulan Juni tidak dilaksanakan," kata Anies.
2. Risiko terlalu besar
Anies Baswedan menyebut terlalu berisiko jika penyelenggaraan Formula E tetap digelar Juni 2020 mendatang.
Pasalnya, ajang balap bertaraf internasional itu diperkirakan bakal menarik banyak wisatawan asing ke Jakarta.
"Risiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta bila begitu banyak wisatawan datang dari negara-negara yang memiliki kasus corona virus," ucapnya, Rabu (11/3/2020).
Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memilih untuk menunda penyelenggaraan Formula E yang menurut rencana bakal digelar di kawasan Monas tersebut.
"Kita tidak ingin mengorbankan keselamatan warga demi pencapaian perekonomian," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
3. Belum ada jadwal ulang
Meski Juni nanti batal menggelar Formula E, Anies tak menyebut sampai kapan penundaan bakal dilakukan.
"Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian, tapi Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Ia pun mengaku masih terus berkoordinasi dengan pihak Federasi Otomotif Dunia (FIA) terkait penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
"Komunikasi kita terus lalukan selama beberapa waktu ini, sangat intensif, memantau perkembangan di seluruh dunia, bukan hanya perkembangan di Jakarta," kata Anies.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menunda penyelenggaraan Formula E di ibu kota.
Penundaan ajang balap mobil bertaraf internasional ini tertuang dalam surat nomor 117/-1.857.73 tentang Penundaan Penyelenggaraan Formula E yang ditandatangai oleh Anies.
Surat yang dibuat pada 9 Maret 2020 ini ditujukan kepada Organizing Committee Jakarta E-Prix atau pihak penyelenggara Formula E di Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (JakPro).
Anies menyebut, keputusan itu diambil demi menjaga keselamatan dan kesehatan warganya.
"Kita tidak ingin mengorbankan keselamatan warga demi pencapaian perekonomian. Memang Formula E memberikan dampak ekonomi besar, tapi bila punya risiko untuk warga, maka kita tunda," ucapnya, Rabu (11/3/2020).
4. Rp 360 miliar duit Pemprov aman
Anies Baswedan menyatakan, commitment fee atau biaya tanda jadi penyelenggaraan Formula E tidak hangus, meskipun gelaran balap mobil listrik di Jakarta pada 6 Juni 2020 itu ditunda.
Anies Baswedan berujar, commitment fee Formula E tidak hangus karena gelaran balap mobil itu ditunda akibat adanya kejadian luar biasa, yaitu merebaknya virus corona atau Covid-19 di dunia.
"Tidak ada yang hangus. Jadi, kalau dari sisi biaya tidak ada yang hangus karena memang ini adalah force majeure," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (11/3/2020).
Anies mengatakan, Formula E Jakarta ditunda demi menjaga keselamatan dan kesehatan warga Jakarta di tengah merebaknya Covid-19. Pemprov DKI bersama Federasi Otomotif
Internasional (FIA) dan Formula E Operations (FEO), kata Anies, belum membahas waktu penyelenggaraan Formula E yang ditunda itu.
"Alhamdulillah pihak Formula E dan pihak FIA menyetujui itu sehingga hari ini kami di Jakarta dan mereka di Eropa akan bersama-sama mengumumkan bahwa Formula E bulan Juni tidak dilaksanakan," kata Anies.
Pemprov DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E 2020 sebesar 20,79 juta poundsterling atau setara Rp 360 miliar.
Biaya itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun 2019.
Pemprov DKI juga sudah menganggarkan Rp 396 miliar untuk commitment fee Formula E 2021 dalam APBD tahun 2020. Formula E seharusnya digelar di Jakarta pada 6 Juni 2020.
5. Dipuji PSI
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai, keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk menunda ajang Formula E di Jakarta merupakan langkah yang tepat.
"Menurut saya, langkah pak Gubernur meminta penundaan penyelenggaraan Formula E di Jakarta sudah tepat. Walaupun terlambat," ucap Anggara saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/3/2020).
Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta utamanya PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara memang harus berani mengambil risiko penundaan tersebut.
• Antisipasi Virus Corona, MTQ Tingkat Banten Tanpa Massa dan Pawai Taaruf
• Ini Jadwal Siaran Langsung All England 2020 di TVRI: Mulai Pukul 16.00 WIB, 11-15 Maret
• Bagus Kahfi Absen Panjang, Garuda Select Ubah Komposisi Tim Jelang Lawan Bournemouth
Meski demikian, Anggara berharap agar penundaan ini tidak menimbulkan kerugian terutama dengan banyaknya dana yang telah dikeluarkan.
"Jika akhirnya penyelenggaraannya ditunda, tidak akan membawa dampak kerugian yang signifikan terhadap apa yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov untuk persiapan penyelenggarannya yang menggunakan dana APBD," jelasnya.
"Karena dana APBD harus bisa dipertanggungjawabkan," lanjut Anggara. (Kompas.com)