Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku sempat menegur keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Teguran keras tersebut diberikan karena pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin di DKI Jakarta.
Menurut Muhadjir Effendy mereka bersitegang karena Anies Baswedan menyampaikan bahwan bantudan dari Pemprov DKI bersifat mengisi kekosongan bantuan dari Pemerintah pusat.
Simak selengkapnya:
1. Muhadjir Effendy bersitegang dengan Anies Baswedan
Muhadjir dan Anies bersitegang terkait data bansos bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Ibu Kota.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).
Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.
Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.
Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.
Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).
Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.
Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.