Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Soal tunjangan hari raya yang diberikan secara penuh kepada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menuai pro dan kontra.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pun meluruskan informasi yang berkembang, karena meributkan soal THR yang dibayarkan penuh untuk anggota TGUPP.
Menurut Saefullah, TGUPP bukan mendapat THR, melainkan uang apresiasi.
Ia memastikan jumlah uang apresiasi itu dipangkas sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Mereka dibayarkan ada satu yang namanya apresiasi. Apresiasi diberikan menjelang hari raya begitu. Bukan (THR), tapi apresiasi," ucap Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).
• Alami Kecelakaan Tunggal di Tengah Ancaman Pembunuhan, Yunarto Wijaya: Orang Menyimpulkan Kayak Aneh
Dalam Kepgub itu disebutkan hak keuangan TGUPP dirasionalisasi (dipangkas) sebesar 25 persen dan ditunda sebesar 25 persen.
Contohnya, Ketua TGUPP DKI Amin Subekti memiliki hak keuangan Rp 50 juta maka setelah dipangkas dan ditunda tersisa Rp 25 juta.
Sedangkan pembayaran sisanya sebesar Rp 12,5 juta masih ditunda.
"Besaran setelah dirasionalisasi sesuai Kepgub," kata Saefulah.
Saefullah menjelaskan, hak keuangan TGUPP tersebut telah dipangkas sejak April 2020.
Namun Kepgub tersebut baru diteken Mei 2020, sehingga akan disesuaikan pada bulan selanjutnya.
"Karena ini berlaku mundur ada kelebihan bayar nanti secara akuntansi saya sudah diskusi sama pak inspektur nanti bisa dibalancekan," ujar dia.
• Belum Sempat Bercinta, Pria Bugil Keluar Hotel Teriak Minta Tolong Dipaksa Bayar Rp 5 Juta
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan memotong 25 persen tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Dana tersebut dialokasikan untuk menangani dan memutus mata rantai pandemi virus corona atau Covid-19, yang membutuhkan anggaran besar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan THR secara penuh lantaran status anggota TGUPP bukan pegawai, seperti ASN.