Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim
TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - 12 ribu petugas gabungan dikerahkan untuk mengamankan demo menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta dan sekitarnya, Selasa (13/10/2020).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, 12 ribu petugas gabungan itu terdiri dari Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi.
"Pasukan 12 ribu pengamanan terdiri dari Polri, TNI, dan pemprov. Tapi masih ada kita siapkan, kita ada yang stand by. Itu pusatnya di Monas ya. Cadangan kita di DPR," kata Yusri saat dihubungi, Selasa (13/10/2020).
Selain itu, sambung Yusri, pengamanan di pusat perekonomian dan mal juga telah disiapkan.
"Aparat menjamin keamanan masyarakat, kita mengharapkan masyarakat untuk tenang. Untuk sentra-sentra perekonomian dan juga mal-mal yang ada sudah kita siapkan pengamanan TNI-Polri," ujar dia.
Ia pun mengimbau pengunjuk rasa menaati protokol kesehatan dan tidak membuat kericuhan yang meresahkan masyarakat.
Menurutnya, pihak kepolisian akan mengedepankan tindakan persuasif dan humanis kepada demonstran.
"Tapi tegas, siapa pun yang berbuat kerusuhan, aparat tidak segan-segan menindak tegas," ucap Yusri.
Pengalihan arus lalu lintas di Jakarta Pusat
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menyiapkan pengalihan arus lalu lintas untuk antisipasi kembali adanya unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Senin (12/10/2020).
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan masih bersifat situasional.
Artinya, pengalihan arus lalu lintas baru akan berlaku apabila adanya aksi unjuk rasa di tempat tersebut pada hari ini.
Jika tidak, arus lalu lintas tetap berlangsung normal.
“Pengalihan arus ini dilakukan secara situasional, tergantung situasi dan kondisi di lapangan nantinya,” kata Sambodo kepada wartawan, Senin (12/10/2020).