Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, pemerintah tak menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang kericuhan demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui program acara Mata Najwa dilansir TribunJakarta pada Kamis (15/10).
Mahfud MD menjawab pertanyaan dari politikus Partai Demoktrat Andi Arief di laman twitternya.
"Andi Arif minta saya mengklarifikasi adanya tuduhan bahwa SBY menunggangi demo. Saya katakan apa yang diklarifikasi," terang Mahfud MD melalui laman Twitter @MataNajwa.
TONTON JUGA:
Mahfud MD kemudian meminta agar Andi Arief memberikan penjelasan kapan pemerintah menyatakan bahwa Partai Demokrat sebagai dalang demo khususnya SBY.
Baca juga: Kerap Ngeyel Semasa Muda, Mata Nagita Slavina Berkaca-kaca Cerita Perjuangan Mama Rieta Merawatnya
"Kita tidak pernah bilang SBY yang mendalangi. Pemerintah gak pernah menyebut nama SBY," ucap Mahfud MD.
Adanya reaksi Mahfud MD itu membuat Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menanggapinya.
Benny menyoroti adanya keterangan resmi pemerintah terkait aksi demo tolak UU Cipta ada yang mendalangi.
Menurut Benny, saat itu pemerintah tak menyebut siapa dalang di balik aksi tersebut.
Baca juga: Menko Luhut: Apa yang Diperintahkan Presiden Tak Ada yang Tak Bisa Saya Selesaikan
Baca juga: Kabar Baik dari Hotman Paris untuk Buruh, Beberkan Kelemahan Majikan Jika Telat Bayar Pesangon
Baca juga: Berontak Saat Dihalangi, Seorang PNS Tabrakan Diri ke Kereta yang Melintas di Depok
"Mula-mula pemerintah menjelaskan aksi demo ada yang mendalangi ada yang menggerakkan ada yang membiayai itu keterangan resmi pemerintah tanpa menyebut jelas siapa," terang Benny K Harman.
Meski demikian, pada saat bersamaan terdapat kabar beredar yang menyebutkan sosok SBY di balik aksi tersebut.
"Jadi ada rentetan pemerintah menyebut ada yang mendalangi lalu dibikin medsos dan jelas menyebut nama SBY. Negara membiarkan Presiden ke-6 diperlakukan begitu," aku Benny K Harman.
Dengan beredarnya kabar tersebut, Benny mendesak agar pemerintah menindak tegas kabar burung tersebut.
"Kalau omongan medsos gak betul ya tindak dong, ini kan gak masuk akal. kalau Pemerintah gak menjelaskan ya pemerintah ini adalah produsen hoaks terbesar dan menyebarluaskan," ucap Benny K Harman.
Baca juga: Lika-liku Kehidupan Feby Febiola Rela Ngekos Pindah ke Bali hingga Usaha Gagal: Tuhan Luar Biasa