Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, pemerintah tak menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang kericuhan demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui program acara Mata Najwa dilansir TribunJakarta pada Kamis (15/10).
Mahfud MD menjawab pertanyaan dari politikus Partai Demoktrat Andi Arief di laman twitternya.
"Andi Arif minta saya mengklarifikasi adanya tuduhan bahwa SBY menunggangi demo. Saya katakan apa yang diklarifikasi," terang Mahfud MD melalui laman Twitter @MataNajwa.
TONTON JUGA:
Mahfud MD kemudian meminta agar Andi Arief memberikan penjelasan kapan pemerintah menyatakan bahwa Partai Demokrat sebagai dalang demo khususnya SBY.
Baca juga: Kerap Ngeyel Semasa Muda, Mata Nagita Slavina Berkaca-kaca Cerita Perjuangan Mama Rieta Merawatnya
"Kita tidak pernah bilang SBY yang mendalangi. Pemerintah gak pernah menyebut nama SBY," ucap Mahfud MD.
Adanya reaksi Mahfud MD itu membuat Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menanggapinya.
Benny menyoroti adanya keterangan resmi pemerintah terkait aksi demo tolak UU Cipta ada yang mendalangi.
Menurut Benny, saat itu pemerintah tak menyebut siapa dalang di balik aksi tersebut.
Baca juga: Menko Luhut: Apa yang Diperintahkan Presiden Tak Ada yang Tak Bisa Saya Selesaikan
Baca juga: Kabar Baik dari Hotman Paris untuk Buruh, Beberkan Kelemahan Majikan Jika Telat Bayar Pesangon
Baca juga: Berontak Saat Dihalangi, Seorang PNS Tabrakan Diri ke Kereta yang Melintas di Depok
"Mula-mula pemerintah menjelaskan aksi demo ada yang mendalangi ada yang menggerakkan ada yang membiayai itu keterangan resmi pemerintah tanpa menyebut jelas siapa," terang Benny K Harman.
Meski demikian, pada saat bersamaan terdapat kabar beredar yang menyebutkan sosok SBY di balik aksi tersebut.
"Jadi ada rentetan pemerintah menyebut ada yang mendalangi lalu dibikin medsos dan jelas menyebut nama SBY. Negara membiarkan Presiden ke-6 diperlakukan begitu," aku Benny K Harman.
Dengan beredarnya kabar tersebut, Benny mendesak agar pemerintah menindak tegas kabar burung tersebut.
"Kalau omongan medsos gak betul ya tindak dong, ini kan gak masuk akal. kalau Pemerintah gak menjelaskan ya pemerintah ini adalah produsen hoaks terbesar dan menyebarluaskan," ucap Benny K Harman.
Baca juga: Lika-liku Kehidupan Feby Febiola Rela Ngekos Pindah ke Bali hingga Usaha Gagal: Tuhan Luar Biasa
Sebelumnya Andi Arief menuliskan sebuah cuitan yang meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demonstrasi Omnibus Law kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam, Mahfud MD, dan BIN.
Baca juga: Gadis ABG Terbuai Rayu Pemilik Bengkel, Terungkap saat Orangtua Lihat Video Asusila di Ponsel Korban
Menurut Andi, hal itu perlu dilakukan agar negara tidak dianggap menyebarkan hoax kepada masyarakat.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulisnya.
SBY Minta Pemerintah Tegas
SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja, untuk mengungkapkannya secara jelas ke masyarakat.
"Lebih bagus, kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan."
"Lebih baik disebutkan," ujar SBY dalam akun Youtube resminya, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat.
Juga akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.
"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
SBY meyakini, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.
"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah."
"Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak," ucap SBY.
AHY Ngaku Diserang Akun 'Bodong'
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.
Menurut AHY, pemerintah dan masyarakat tengah saling menuding menyebarkan hoaks soal UU Cipta Kerja.
Padahal, rujukan terkait kebenaran informasi tersebut belum ada.
"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan," tulis AHY dikutip dari akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).
AHY merasa khawatir masyarakat tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks.
AHY juga mengungkapkan, ada akun palsu atau 'bodong' yang menyerang dirinya dan Partai Demokrat.
Putra sulung SBY itu juga dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.
"Ada 'akun bodong' yang menyerang diri saya pribadi dan @PDemokrat hanya karena kami berbeda pendapat."
Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker," kata AHY.
AHY mengatakan, tuduhan tak berdasar itu pun terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.
"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker."
"Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.
Lebih lanjut, AHY mengimbau semua pihak agar menghargai perbedaan pendapat.
"Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan
@PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah."
"Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP," ujar AHY.
Minta SBY Tidak Perlu Terpancing
Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengatakan, sebaiknya SBY tidak perlu merasa jadi tertuduh terkait adanya dalang dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
"Pak SBY sebagai mantan Presiden, tokoh nasional, purnawirawan senior, seharusnya tidak perlu terpancing, tidak harus merasa sebagai tertuduh," ujar Andreas kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
"Karena tidak ada yang menuduh SBY sebagai dalang. Sampai saat ini tidak ada indikasi ke sana," sambung Andreas.
Menurut Andreas, sikap SBY seharusnya ikut serta menenangkan masyarakat, agar bangsa ini tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan di tengah pandemi yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Kami berharap Pak SBY menjadi simpul pemersatu bangsa," ucap Anggota Komisi X DPR itu.