Baca tanpa iklan
Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo menjelaskan, terkait temuan BPK tentang program tersebut, ia meyakini hal itu sedang dalam proses perbaikan.
Termasuk kekurangan pekerjaan pembangunan dengan mitra kerjanya sebesar Rp 301 juta, serta pembangunan akuarium sebesar Rp 1,89 miliar, sedangkan MIAMARI sekitar Rp 1 miliar.
Menteri KP mengatakan bahwa kedua wilayah tersebut merupakan perlintasan atau ruwayah ikan, dan berada di dua lempeng.
Namun tidak bermaksud melempar tanggung jawab, Edhy mengaku bahwa semua perencanaan dan pelaksanaan program tersebut ada sebelum pihaknya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Meski demikian ia akan berusaha mengoptimalkan apa yang sudah berjalan, agar semuanya berjalan sesuai rencana.
Sebagaimana diketahui Kementerian Kelautan dan Perikanan di masa kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti merencanakan dua pusat riset kelautan yang bertempat di Pangandaran (PIAMARI) dan Morotai (MIAMARI) tersebut guna mendorong akademisi melakukan riset.
Saat itu ditargetkan program tersebut akan rampung pada tahun 2018 lalu. Namun hingga berganti kepemimpinan kedua program tersebut belum juga selesai pengerjaannya.
Tidak berlebihan jika kemudian dalam salah satu poin kesimpulan raker hari itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan semua program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya di tahun-tahun sebelumnya, seperti MIAMARI di Morotai, PIAMARI di Pangandaran, serta pengadaan bantuan kapal dan alat penangkapan ikan (API).
Apabila pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selesai, agar laporannya dapat disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.