Hubungan Dengan Gerindra Diisukan Renggang, Anies Bakal Diusung PDIP Maju Pilkada DKI?

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di pelantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disaksikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Kabar putusnya hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan partai Gerindra mengemuka.

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan salah satu partai pengusungnya, yaitu Gerindra sedang diterpa isu negatif.

Keduanya pun disebut-sebut oleh para pengamat politik sudah tidak harmonis lagi.

Hal ini tentu bisa menghambat upaya Anies dalam pencalonan dirinya kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI yang akan datang.

Pasalnya, praktis hanya PKS yang kini berada di belakang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Lalu bagaimana peluang Anies kembali merengkuh kursi DKI satu? 

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan tak mau terlalu jauh mencampuri urusan Anies dan Gerindra.

Namun, tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan bakal mengusung Anies dalam Pilkada DKI mendatang.

Meski selama ini dikenal vokal dan kerap mengkritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan, tapi bukan kemustahilan PDIP bakal mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

"Ya politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin, ini kan soal politik," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (4/2/2021).

Terlebih, partai berlambang banteng itu pernah takluk dari Anies saat Pilkada DKI pada 2017 lalu.

Saat itu, Anies-Sandi yang diusung Gerindra dan PKS unggul jumlah suara dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang disokong PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem.

Walau berbeda haluan politik, bukan mustahil PDIP merangkul Anies dalam Pilkada DKI mendatang.

"Politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya apakah tidak mungkin mengusung Anies? Ya ini kan politik, tidak ada yang tidak mungkin," ujarnya.

Selain Anies, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI ini menuturkan, sebenarnya banyak kader partainya yang berpotensi maju dalam Pilkada.

Namun, enggan memberi bocoran kader PDIP yang dimaksud PDUP tersebut.

"PDIP banyak calonnya, enggak usah khawatir. Stoknya banyak," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, kabar keretakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ramai dibahas.

Hal itu terkait dengan pemilihan presiden 2024.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebutkan, tanda-tanda keretakan Anies Baswedan dan Gerindra bahkan sudah terlihat sejak jauh hari.

"Memang sudah kelihatan pecah kongsi Anies dan Gerindra DKI," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Adi menilai, tanda-tanda Anies dan Gerindra pecah kongsi sudah mulai terlihat dari alotnya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri.

Anies bersama dua partai pengusungnya, yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk memilih wagub yang akhirnya terpilih Ahmad Riza Patria.

Adi pun memprediksi Gerindra memang sudah mempersiapkan Ahmad Riza Patria sebagai calon gubernur dalam pilkada DKI selanjutnya.

"Kan sudah kelihatan sejak awal, Gerindra ini sudah memilih untuk tidak semesra dulu dengan Anies dan sudah punya calon lain, yaitu Pak Riza Patria," kata Adi.

Adi pun menilai parpol yang saat ini masih loyal dan akan mendukung Anies hanyalah PKS.

Namun, masalahnya, PKS tak memiliki cukup kursi untuk bisa mengusung Anies sendirian.

PKS saat ini hanya mengantongi 16 kursi, sedangkan syarat untuk mengusung paslon di Pilgub DKI adalah 21 kursi.

"Ya di sinilah nasib Anies sedang dipertaruhkan, apakah dia nantinya dapat dukungan parpol lain, dia maju independen, atau tidak maju sama sekali, karena yang bisa dibaca mendukung Anies kan hanya PKS," kata Adi.

"Partai yang lain tidak (mendukung Anies), justru menarik diri, apalagi partai pemerintah kan," sambungnya.

Terlebih, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan bahwa Gerindra mendukung penyelenggaraan pilkada serentak pada 2024 agar berbarengan dengan pelaksanaan pemilu.

Pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 dan meniadakan pilkada serentak 2022 dan 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan rumor pecah kongsi Anies Baswedan dengan Gerindra tidak benar atau hoaks.

Dasco mengungkapkan komunikasi antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masih terus berlangsung hingga kini.

"Itu hanya hoaks, pecah isu Gerindra dengan Anies itu gak ada. Orang baik-baik saja kok. Kami sering silaturahmi, sering komunikasi. Pak Anies dan Pak Prabowo maupun kita sebagai pengurus partai," tutur Dasco dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Dasco mengakui bahwa dalam beberapa hari belakangan ada pertemuan antara Anies dan Prabowo.

Namun, pertemuan tersebut bukan lah pertemuan politik, melainkan sekadar silaturahmi.

"Komunikasi sering dilakukan seperti yang dibilang Pak Riza memang belum lama ada pertemuan dengan Pak Prabowo. Dan memang pertemuan-pertemuan itu tidak perlu di-publish. Karena memang namanya silaturahmi bukan kunjungan politik," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga menyoroti kritik yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.

Menurut dia, persoalan tersebut sudah selesai dan Gerindra sudah menyatakan bahwa pendapat yang dilontarkan Ali merupakan pendapat pribadi.

"Dan sudah diingatkan juga oleh DPP untuk tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu," tambahnya.

Bantah Jegal Anies

Sedangkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, langkah partainya mendukung pilkada serentak 2024 bukan bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan, yang masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022.

Fadli menegaskan, keputusan Gerindra mendukung pilkada serentak di 2024 adalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni untuk menjaga konsistensi UU Pemilu agar tidak terus berubah-ubah setiap lima tahun sekali.

Karena itu, Fadli meminta sikap Gerindra itu tidak dikaitkan secara sempit dengan kontestasi pilkada di suatu daerah, termasuk di DKI Jakarta.

"Saya kira enggak bisa dilihat kasus per kasus gitu. Kalau kasus per kasus kan semua kena. Banyak gubernur, bupati wali kota dari semua parpol (yang habis masa jabatannya pada 2022)," kata Fadli Zon dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Kapan Tepatnya Kartu Prakerja Gelombang 12 Dibuka? Cek Lagi Syarat dan Cara Daftarnya di Sini

PPKM Tidak Mempan, Pemkot  Bogor Terapkan Ganjil Genap Selama Akhir Pekan

Polisi Dalami Hubungan FPI dengan ISIS Setelah Ditangkapnya Terduga Teroris di Makassar

Fadli sekaligus membantah hubungan Gerindra dan Anies mengalami keretakan.

Ia mengonfirmasi bahwa Anies baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurut dia, pertemuan itu terjadi pada pekan lalu.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan membeberkan apa yang dibahas keduanya.

"Ya silaturahmi saja, karena memang hubungan keduanya baik-baik saja," kata Fadli.

Berita Terkini