Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Pemprov DKI Jakarta mengkaji opsi Jakarta lockdown akhir pekan.
Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji opsi lockdown dalam penanganan Covid-19.
"DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Riza, kemarin.
Dia juga mengemukakan, apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo terkait PSBB dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dijalankan belum efektif.
Usulan lockdown datang dari anggota DPR RI yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki tentang lockdown akhir pekan.
TONTON JUGA:
Ahli epidemiologi dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman menilai, usulan lockdown atau penutupan wilayah selama dua hari di setiap akhir pekan tidak akan berpengaruh banyak terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta.
Pasalnya, kata Dicky, rata-rata masa inkubasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 adalah 14 hari.
• Susi Pudjiastuti Diserang di Media Sosial dan Disebut Kadrunwati, Ternyata Ini Aktivitasnya Terkini
• Pemerintah Siapkan Solusi Tenaga Honorer yang Tak Bisa Ikut Seleksi CPNS 2021 Karena Usia
• Ramalan Shio untuk Shio Tikus di Tahun 2021: Bakal Jadi Tahun Kebangkitan, Simak Peluang Usahanya
• Puluhan Kambing Luka Misterius di Bondowoso, Kasusnya Serupa dengan di Kuningan
Jika hanya ada dua hari pembatasan pergerakan, pada hari ketiga bisa terjadi penularan.
"Mungkin kurang dari 10 persen, setelah itu maju lagi kasusnya. Intinya ada fungsi (pengereman) dua hari itu, kemudian hari setelahnya akan naik lagi," kata Dicky saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/2/2021).
Dicky menjelaskan, berbeda kasusnya dengan apa yang diterapkan di Queensland, salah satu negara bagian di Australia yang menerapkan lockdown hanya tiga hari.
Dia menjelaskan apa yang diterapkan di Queensland ketika kasus masih sangat rendah yaitu hanya ada satu kasus Covid-19.
Untuk lockdown yang diberlakukan bukan untuk menekan jumlah penularan, tetapi untuk memaksimalkan tracing kasus kontak dari satu kasus yang ditemukan.
"Tiga hari untuk mengoptimalkan strategi tracing testing, dari satu kasus positif, pemerintah negara bagian ini mendapatkan 19.000 kasus kontak dari satu kasus," ucap Dicky.
Itulah sebabnya, lanjut Dicky, apabila Pemerintah Indonesia ingin menerapkan lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebaiknya dilakukan dalam waktu dua minggu.
Atau jika ingin lebih maksimal, pemerintah bisa mengambil waktu lebih lama satu bulan untuk seluruh daerah di Jawa-Bali yang kini sudah semakin parah kasus Covid-19.
Tidak boleh, Jakarta saja yang melakukan PSBB, harus serentak agar pencegahan Covid-19 bisa memiliki hasil yang nyata.
"Biar tidak seperti main yoyo, bolak-balik (PSBB). Padahal kita tahu pandemi ini masih lama," ucap Dicky.
Kadin Tak Setuju
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, keberatan jika Pemprov DKI menerapkan lockdown atau karantina wilayah pada akhir pekan demi menekan kasus Covid-19.
Menurut Diana banyak sektor usaha yang peningkatan pendapatannya terjadi di akhir pekan.
"Apabila akhir pekan akan dilakukan pembatasan total maka kami dari dunia usaha merasa keberatan," kata Diana, Kamis (4/2/2021)
"Khususnya beberapa sektor yang memang mengandalkan akhir pekan terjadi peningkatan omset penjualan," sambungnya.
Diana menilai kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masyarakat masih belum dapat menekan angka kasus Covid-19. Namun, menurut dia, hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan aturan yang tidak seragam di beberapa daerah.
"Bahkan dalam rapat Presiden Jokowi juga mengakui bahwa kebijakan ini belum efektif. Kami melihat bahwa hal ini akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat serta penegakan aturan yang tidak seragam di beberapa daerah," ucap Diana.
Diana melanjutkan, dunia usaha selama ini sudah ketat menjaga pelaksanaan protokol kesehatan untuk dapat mencegah penularan Covid-19.
"Dan sudah terbukti untuk saat ini kluster penyebaran dari perkantoran sangat kecil, namun dimasyarakat muncul klaster baru, bahkan data Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan 40 persen terpapar melalui klaster keluarga," lanjut dia.
Diana berharap pemerintah dapat lebih selektif dalam membuat kebijakan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengemukakan, Pemprov DKI berencana mengkaji opsi lockdown di akhir pekan demi menekan kasus Covid-19.
"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian, analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Riza, Selasa lalu.
Menurut Riza, ide lockdown itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkaca pada kebijakan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.
Usulan tersebut akan dikaji. Soalnya, banyak warga Jakarta yang beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.
"Tidak hanya ke pasar, ke mal, tetapi juga ke tempat-tempat rekreasi, termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," katanya.