Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM, PAMULANG - Vakisnasi menjadi senjata utama Indonesia dalam perang melawan pandemi Covid-19.
Sejumlah strategipun disusun, di antaranya terkait target penerima prioritas yang sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan tingkat risiko terpaparnya.
Pada tahap pertama, tenaga kesehatan menjadi kategori yang diutamakan mendapat vaksin, mengingat pentingnya peran mereka sebagai garda terdepan menyembuhkan pasien Covid-19.
Pada tahap kedua yang sedang berlangsung saat ini, vaksinasi ditargetkan kepada orang-orang yang bekerja di lapangan, kepala daerah, aparat TNI Polri, ASN, tokoh agama, anggota dewan, guru, pegadang pasar, lansia, sampai wartawan.
Baca juga: Modal Mengaku Kerabat Anggota DPRD, Lansia Ini Dapat Vaksin Covid-19 di RSU Tangerang Selatan
Pembagian skala prioritas tersebut tentu tidak sembarangan. Muaranya adalah terbentuk kekebalan komunal atau herd immunity yang efektif.
Sayangnya, TribunJakarta.com masih mendapati sejumlah orang yang belum termasuk penerima, namun bisa mendapat jatah vaksin, hanya karena memiliki hunungan keluarga dengan anggota dewan dan pegawai Pemkot.
Hal itu terjadi di Tangerang Selatan (Tangsel).
Keluarga Dewan Dapat Prioritas
Sejumlah orang yang mengaku keluarga dewan atau anggota DPRD dan keluarga pegawai Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat vaksinasi Covid-19 di RSU Tangsel, Pamulang, pada Selasa (16/3/2021).
Satu di antaranya adalah Leo. Ia mengaku mendapatkan "tiket" vaksin karena keluarganya merupakan anggota DPRD Tangsel.
"Dari keluarga sih, orang DPRD," ujar Leo di lokasi.
Baca juga: Anggota DPRD DKI Disebut Ngaco hingga Ambil Jatah Hak Orang , Jika Minta Keluarganya Disuntik Vaksin
Leo datang seorang diri. Berbeda dari mayoritas peserta vaksinasi lain yang mengenakan baju dinas cokelat, Leo mengenakan pakaian bebas.
"Ini baru (dosis) yang pertama," kata Leo.
Setelah divaksin, Leo megaku tidak merasakan efek samping apapun.
"Enggak, bahkan katanya tangannya bakal lemas saja, tapi ini enggak lemas, biasa saja sih," kata Leo.
Selain Leo, ada juga rombongan tiga orang yang mengaku keluarga pegawai Pemkot Tangsel.
Keluarga Pegawai Pemkot Tangsel Dapat Vaksin
Seorang ibu datang bersama dua anaknya mengaku istri dari pegawai Pemkot Tangsel sehingga mendapat jatah vaksin.
"Dinas mananya, kita kan cuma istri ya jadi enggak terlalu ini ya."
"Iya didaftarin, iya bertiga, ini keluarga," kata wanita yang enggan menyebutkan namanya itu.
Kata Dinkes
Sementara, Kepala Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, mengatakan, pihaknya akan memeriksa data peserta vaksinasi Covid-19 hari ini.
"Nanti saya cek rumah sakit ya," ujar Allin saat dihubungi awak media, Selasa (16/3/2021).
Allin menyampaikan kemungkinan bahwa bisa saja keluarga dewan dan keluarga pegawai Pemkot yang ikut vaksinasi, juga tergolong petugas publik.
Baca juga: Belum Terima Vaksin Covid-19, Wagub Ariza: Dahulukan yang Lebih Berhak Dulu
"Ya gini loh itu rumah sakit pasti melakukan screening. Kan saya enggak tahu dia ngaku teman tapi ternyata pegawai ASN atau apa gitu kan saya enggak tahu. Kalau misalnya masuk ke kriteria sana, kan bisa dilayani. Tapi rumah sakit sudah melakukan screening kok," papar Allin.
Allin meyakini, para pegawai RSU Tangsel telah memeriksa data para peserta vaksinasi.
"Pasti ada jenis pekerjaan, enggak mungkin rumah sakit enggak melakukan screening ketat ya. Tapi di sini sesuai ketentuan kok," katanya.
Allin memastikan pihaknya akan mengecek status peserta vaksinasi Covid-19 sesuai data agar upaya penanganan pandemi untuk membentuk kekebalan komunal itu berjalan tepat guna.
"Nanti kalau pengecekan sih base on data yang ada di kami. Kalau misal dikroscek satu-satu bisa juga. Tapi itu nanti biasanya di akhir sih. Tapi yang penting kami melihat enggak peduli namanya siapa. Yang penting saat termasuk dalam kriteria di jenis pekerjaannya ya it's okay gitu," pungkas Allin.
Kritik Pedas Epidemiolog
Dugaan penyelewengan jatah vaksin Covid-19 tersebut mendapat kritikan pedas Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman.
Dicky mengatakan, privilase pada keluarga orang-orang berpengaruh, seperti pejabat pada kasus Tangsel ya memang benar adanya. Hal itu tidak dapat dinafikan.
Jika para keluarga dari sasaran vaksinasi yang diprioritaskan turut mendapat jatah vaksin, maka akan jauh dari kata berhasil menurunkan dampak kesakitan dan kematian akibat Covid-19.
Baca juga: 93 Pegawai Bus Sekolah DKI jadi Relawan Uji Coba Vaksin Covid-19 Anhui
Dengan keterbatasan jumlah vaksin, sasaran utama vaksinasi akan terpinggirkan akibat ulah para pejabat yang menggunakan pengaruhnya demi imunitas egois untuk keluarganya.
"Ini yang berbahaya, karena berarti kita gagal melindungi kelompok masyarakat ataupun pekerja yang sebetulnya mereka memiliki risiko sangat tinggi untuk terpapar dan mengalami derjat parah akibat terinfeksi Covid-19, nah ini yang berbahaya sekali," kata Dicky kepada awak media, Kamis (18/3/2021).
Dicky mengingatkan kepada pemerintah kota untuk bisa fokus pada koridor sasaran vaksinasi.
Target prioritas berdasarkan timgkat risiko paparan benar-benar harus menjadi pedoman.
"Oleh karena itulah maka pemerintah, tiap level tingkatan kalau memang betul-betul tujuannya adalah untuk menempatkan kesehatan masyarakat dalam tujuan utama dalam posisi tertinggi ya fokuslah," jelas Dicky.
"Adapun keluarga yang memang tidak termasuk, misalnya istrinya atau suminya bukan prgawai publik, tidak memiliki masalah kesehatan, atau termasuk disabilitas, berarti yang di luar itu atau masuk kategori masyarakat umum, tidak punya pondasi-pondasi khusus ya dia akan menjadi posisi terakhir menerima vaksin ini," tambahnya.
Dicky menegaskan, ulah temuan sejumlah penerima vaksin di Tangsel yang tidak masuk dalam daftar prioritas, namun dapat suntik vaksin Covid-19 hanya bermodal kekerabatan dengan pejabat, merugikan masyarakat.
"Selain menjadi pertanyaan publik dan dunia akademis juga, merugikan masyarakat, kita semua," kata Dicky.