BPK Kasih Banyak Catatan Penggunaan APBD DKI untuk Formula E, Wagub DKI: Enggak Ada Masalah

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan, kali ini oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

BPK menilai penyelenggaraan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional ini sangat membebani APBD DKI Jakarta.

Pasalnya, seluruh pembiayaannya berasal dari kas daerah.

Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya belum menemukan masalah berarti terkait rencana gelaran Formula E di ibu kota pada 2022 mendatang.

"Enggak ada masalah, semua kami konsultasikan dengan BPK. Formula E tidak ada masalah, semua kami komunikasikan, konsultasikan, dan selalu dalam pengawasan dan pemeriksaan BPK," ucap Ariza, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Kisah Pilu ES: Usia 9 Tahun Sudah Diperkosa, Kini Dirudapaksa Kakak Ipar, Suami Malah Tak Percaya

"Insya Allah ke depan tidak ada masalah. Insya Allah kami bisa sukses melaksanakan Formula E," tambahnya menjelaskan.

Awalnya, Jakarta dijadwalkan menjadi tuan rumah Formula E pada 6 Juni 2020 lalu.

Aspal untuk balap mobil listrik Formula E mulai dipasang di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020). (KOMPAS.com/Ryana Aryadita Umasugi)

Namun, balapan urung dilaksanakan imbas pandemi Covid-19 yang melanda ibu kota.

Kini, ajang balap mobil listrik ini menurut rencana bakal dihelat pada 2022 mendatang.

Baca juga: Dewa Kipas Kalah Telak Lawan Grandmaster Catur Irene Sukandar, Kerap Blunder Selama Permainan

Baca juga: Hermas alias Ustaz Gondrong Pengganda Uang di Bekasi Nikahi Istrinya Saat Masih Berusia 16 Tahun

Baca juga: Resmi, Pemkot Tangerang Segel Hotel Alona yang Viral Jadi Sarang Prostitusi

Bila pandemi Covid-19 masih melanda Jakarta hingga tahun depan, maka Formula E bakal digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Insya Allah tahun 2022 kita akan melaksanakan Formula E di Jakarta. Tentu sesuai dengan peraturan ketentuan protokol kesehatan kalau memang nanti 2022 masih cukup tinggi (angka Covid-19)," ujarnya.

Demi memuluskan keinginannya menggelar Formula E di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan ternyata telah menggelontorkan anggaran hampir Rp 1 triliun.

Baca juga: Sebut Tak Ada Urgensi Gelar Balap Saat Pandemi, Anggota DPRD DKI Kenneth: Kembalikan Fee Formula E!

Hal ini diketahui dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta tahun anggaran 2019-2020.

Dalam laporan itu disebutkan, Anies telah membayar Rp 983,3 miliar kepada pihak Formula E.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan saat pelantikan pengurus DMI Jakarta, Rabu (17/3/2021). (ISTIMEWA)

“Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai GBP53.000.000 atau setara Rp 983.310.000.000," tulis Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo dikutip TribunJakarta.com, Jumat (19/3/2021).

Dalam laporan itu dijelaskan, uang tersebut digunakan untuk membayar commitment fee dan Bank Garansi Formula E.

Rinciannya, commitment fee dibayar Pemprov DKI sebesar Rp 560,3 miliar dan Bank Garansi senilai Rp 423 miliar.

Adapun commitment fee disetor Pemprov DKI pada 2019 sebesar Rp 360 miliar dan tahun 2020 senilai Rp 200,3 miliar.

Berdasarkan laporan itu disebutkan juga bahwa uang yang digelontorkan Anies untuk menggelar Formula E semuanya berasal dari APBD DKI.

BPK pun memberi catatan kepada Pemprov DKI untuk mencari pihak ketiga atau sponsor agar APBD DKI tak lagi terbebani.

"Konsep pendanaan dari pihak ketiga sebagai sponsorship merupakan alternatif pembiayaan yang sangat diperlukan. Hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan Formula E pada APBD," ucapnya.

Gelaran Formula E seharusnya digelar di ibu kota pada 6 Juni 2020 lalu. Namun, ajang balap mobil listrik bertaraf internasional itu urung dilaksanakan imbas pandemi Covid-19.

Baca juga: Pegawai Mie Aceh Bisa ke Ancol Gratis Gara-gara Didatangi Gubernur DKI, Anies Teringat Teman Kuliah

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pihak yang ditunjuk Anies menggelar Formula E di Jakarta pun melakukan renegosiasi dengan FEO.

Hasilnya, uang Rp 423 miliar untuk Bank Garansi berhasil ditarik. Namun, commitment fee Rp 560 miliar yang telah disetor Anies tak bisa ditarik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedam menyantap makanan di Warung Mie Aceh Jaly-Jaly, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (19/3/2021). (ISTIMEWA)

“Pihak FEO menyatakan fee itu sebagai jaminan keuangan atas potensi kewajiban-kewajiban PT Jakpro sesuai perjanjian sebelumnya," kata dia.

Formula E Dipastikan Digelar 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan, ajang balap Formula E bakal digelar di ibu kota pada 2022 mendatang.

"Insya Allah kalau tidak ada halangan (Formula E digelar) di tahun 2022," ucapnya, Kamis (19/3/2021) malam.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, penundaan Formula E hingga 2022 lantaran kondisi penyebaran Covid-19 di ibu kota yang belum juga berakhir.

"Karena ada Covid pelaksanaan ditunda sampai 2022," ujarnya di Balai Kota Jakarta.

Meski mengalami penundaan, Ariza memastikan, uang commitment fee yang sebelumnya telah dibayarkan Pemprov DKI tak akan hangus.

"Sudah kami sampaikan bahwa Formula E yang uangnya sudah kami keluarkan itu tetap ada," kata dia.

Baca juga: Anies Tunda Acara Formula E, Anggota DPRD DKI Kenneth: Batalkan dan Kembalikan Komitmen Fee

Untuk diketahui, Pemprov DKI saat ini telah menggelontorkan Rp 560 miliar untuk uang commitment fee Formula E.

Rinciannya, Rp 360 miliar dibayar untuk Commitment Fee Formula E tahun 2020 yang dibayar pada Desember 2019 dan Rp 200 miliar sisanya untuk Commitment Fee Formula E 2021.

Namun, Jakarta tak jadi menggelar Formula E di tahun 2020 dan 2021 lantaran pandemi Covid-19 yang melanda ibu kota.

Guna memastikan penyelenggaraan Formula E 2022 berjalan dengan lancar, Ariza menyebut, Pemprov DKI bakal melakukan serangkaian uji kelayakan.

"Ini sudah diusulkan, direncanakan, studi visibility dan sebagainya. Ada konsultan dan ngecek semuanya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada," tuturnya.

"Kita tunggu saja pelaksanaannya," tambahnya.

Berita Terkini