Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara soal ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak mau ikut lelang jabatan eselon II.
Ia menilai, ada sesuatu yang ganjil dalam pola birokrasi dan regenerasi di Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI," ucapnya, Selasa (11/5/2021).
"Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini kan ada apa?," sambungnya penuh curiga.
Politisi senior PDIP ini pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan introspeksi diri agar pelaksanaan birokrasi dan regenerasi di jajaran Pemprov DKI bisa berjalan baik.
"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik, teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," tuturnya.
Ia menambahkan, saat ini Pemprov DKI butuh banyak pejabat eselon II dengan status definitif untuk menggerakkan mesin pelayanan masyarakat di ibu kota.
Sebab, masih ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lowong dan hanya dijabat pelaksana tugas (Plt).
Baca juga: Menhub Prediksi Lonjakan Penumpang Tetap Ada di Bandara Soekarno-Hatta Mendekati Lebaran
Baca juga: Kondisi Sapri Pantun Sebelum Kritis Diungkap Sang Adik, Halusinasi Sampai Ucapkan Ini
Baca juga: Harga Bahan Olahan Makanan di Bekasi Meroket Jelang Lebaran
"Dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu, bagaimana kita bisa kerja optimal, bagaimana bisa melayani warga, dan sebagainya," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngamuk di depan ratusan anak buahnya di lapangan Balai Kota Jakarta.
Total ada 239 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikumpulkan Anies di bawah teriknya sinar matahari siang ini.
Orang nomor satu di Jakarta ini mengumpulkan mereka siang bolong lantaran geram terhadap ratusan ASN yang tak mau mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov DKI.
Padahal, ratusan ASN itu memenuhi syarat untuk ikut lelang jabatan tersebut.
"Ditemukan ada 239 pejabat non administrator yang memenuhi persyaratan, tapi tidak mendaftar seleksi terbuka," ucap Anies dihadapan anak buahnya itu, Senin (10/5/2021.