Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar penunjukan jabatan direksi supaya lebih selektif.
Akmal Ketua Bidang PTKP PB HMI mengatakan, penunjukan harus sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki, apalagi kondisinya beberapa perusahaan milik negara, antara pengeluaran dan pendapatan yang dimiliki tidak sesuai dan hanya mengandalkan suntikan dari APBN.
Dirinya mendorong penempatan posisi jabatan strategis BUMN sangat mempengaruhi untuk memajukan perusahaan tersebut.
"Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa BUMN memiliki utang yang sangat luar biasa sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya keberadaan BUMN menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).
Apalagi Utang Luar Negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat masih tumbuh dobel digit.
"€tang BUMN yang menggunung menjadi kekhawatiran banyak pihak," kata Akmal.
Bank Indonesia (BI) kembali merilis statistik ULN Indonesia hari ini, Jumat (21/5/2021).
Per Maret 2021 total ULN BUMN mencapai US$ 59,65 miliar atau setara dengan 28% dari total ULN swasta nasional.
Pangsanya naik 1 poin persentase dibanding periode yang sama tahun lalu ketika masih di angka 26,4%.
Apabila menggunakan asumsi kurs Rp 14.300/US$ maka total ULN BUMN mencapai Rp 852,99 triliun.
Apabila total aset BUMN saat ini mencapai Rp 9.295 triliun maka rasio ULN terhadap total aset mencapai 9,2%
Pemerintah punya rencana menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek infrastruktur.
Ambisinya besar karena membutuhkan dana lebih dari Rp 6.400 triliun. Sementara anggaran dari APBN harus dibagi-bagi dan terbatas.
Untuk menambal sebagian lagi kekurangan dana tersebut BUMN harus turun tangan mencari pendanaan. Apalagi kalau bukan lewat instrumen utang.
Penumpukan utang dalam waktu kondisi ekonomi yang sehat tak terlalu terlihat.