Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Anggota DPRD Kota Tangerang mendadak jadi perbincangan lantaran menghabiskan anggaran Rp 675 juta hanya untuk membeli baju dinas.
Anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 itu naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2020 menuai polemik.
Sebagaimana diketahui, dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.
Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian itu hanya Rp 312,5 juta pada 2020.
Kadung membuat heboh, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, kalau pihaknya sudah membatalkan pembuatan baju dinas untuk tahun 2021.
Baca juga: Buang Badan Soal Baju Dinas Louis Vuitton, Ketua DPRD Kota Tangerang: Kami Nggak Pernah Sebut Merek
Baca juga: Warga Kota Tangerang Harus Tahu: DPRD Habiskan Rp 675 Juta Buat Beli Baju, Pakai Bahan Louis Vuitton
"Setelah dirapatkan dengan seluruh anggota DPRD, kami sekali lagi tegaskan kalau pengadaan baju dinas untuk tahun 2021 ini kami sepakat batalkan," tegas Gatot saat ditemui di kantornya, Selasa (10/8/2021).
Menurutnya, hal itu sebagai bentuk DPRD Kota Tangerang dalam mendengar aspirasi rakyat.
"Untuk mendengar apa yang dibicarakan rakyat. Bukti kami memang mendengar aspirasi, kalau dirasa tidak perlu untuk mengadakan baju baru di saat seperti ini," papar Gatot.
Berikut sejumlah fakta anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang:
Berbahan Louis Vuitton
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan, ada empat merek pakaian yang rencananya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada 2021.
Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar bahwa salah satu lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas anggota Dewan.
"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).
Rencananya, pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang itu bakal dibuat dua setel.
Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Hadi berujar, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.
PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.
Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.