Baca tanpa iklan
Minta diperlakukan adil Gatot meminta diperlakukan adil soal mencuatnya polemik anggaran pengadaan bahan pakaian tersebut.
Baca juga: Kekasih Korban Diduga Jadi Dalang Kebakaran Maut di Tangerang, Kapolsek: Kami Merasa Tertantang
Menurutnya, yang harus disoroti tak hanya anggaran bahan pakaian instansinya saja, melainkan anggaran bahan pakaian anggota Dewan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga.
Politikus PDI-P itu bahkan meminta anggaran bahan pakaian anggota DPRD Provinsi Banten juga diperiksa.
"Cek Provinsi Banten, kan SSH-nya (standar satuan harga) sama. Kalau SSH-nya sama semuanya," kata Gatot.
Klaim miliki sense of crisis Gatot menyebutkan, pihaknya tetap memiliki kepekaan atas krisis (sense of crisis) meski anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD mencapai Rp 675 juta.
Menurut dia, sense of crisis instansinya dibuktikan dengan pembatalan wacana pengadaan mobil DPRD Kota Tangerang.
"Kita kalau bicara sense of crisis, kita sudah buktikan. Pengadaan mobil sudah dua kali lelang, gagal," ungkapnya.
Gatot menyebutkan, DPRD tidak hanya membatalkan hal itu saja.
Pihaknya juga membatalkan wacana pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang yang bernilai Rp 40 miliar.
Gatot beranggapan, seharusnya masukan yang ditujukan ke instansinya diutarakan sebelum proses lelang pengadaan bahan pakaian selesai dilakukan.
Dia mengaku bingung dengan polemik yang mencuat usai pemenang lelang itu telah ditentukan. (Kompas.com/TribunJakarta) (*)