Baca tanpa iklan
Kent menilai, hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan oleh orang nomor satu di Jakarta dengan mengundang pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta di tengah memanasnya isu Interpelasi balapan Formula E.
"Bukan malah membenturkan kami dengan rekan-rekan dengan manuver makan malam di rumah Anda. Sekarang begini saja, berani tidak Anda Jelaskan apa hasil dari pertemuan makan malam di rumah Anda yang mengundang 7 fraksi tersebut. Jelaskan kepada masyarakat apa hasil pembicaraan di rumah Anda tersebut, masyarakat berhak tau, kalau memang mau ada akuntabilitas yang jelas. Anda juga di pilih oleh masyarakat Jakarta, jadi Anda harus ingat apa kewajiban Anda?," ketusnya.
Baca juga: Wagub DKI Bantah Anies Minta Dukungan Tolak Interpelasi Formula E Waktu Jamu 7 Fraksi DPRD
Pasalnya, kata Kent, pejabat di DKI Jakarta merupakan pelayan masyarakat termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD DKI, yang dibayar menggunakan uang rakyat.
"Anda, gaji dan tunjangan Anda di bayar pakai uang masyarakat Jakarta, begitu juga dengan saya sebagai Anggota Dewan. Jadi sudah sepatutnya membuat program yang masyarakat betul-betul bisa merasakannya, bukan malah membuat program balapan Formula E. Kondisi faktual di lapangan bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan Bansos dan bentuk lainnya," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.
Di tengah Pandemi Covid-19, kata Kent, DKI Jakarta tak perlu membuat program yang tidak ada urgensinya bagi masyarakat. Karena, saat ini masyarakat hanya membutuhkan bantuan akibat pandemi yang sudah 2 tahun mewabah di Jakarta.
"Belum saatnya kita berbicara tentang balapan Formula E dan mobil listrik. Masyarakat itu butuh makan, bukan butuh balapan mobil listrik, enggak ada gunanya!! Pemprov DKI ini sekarang kalau saya lihat di ibaratkan seperti seorang bapak di luar rumah berusaha menjaga nama baik, dan seakan-akan dilihat orang baik dan bertanggung jawab, tapi pada kenyataannya istri dan anaknya kelaparan di rumah, dan anaknya tidak bisa sekolah, kan kenyataannya seperti ini yang terjadi. Apakah Anda menyadari hal ini Pak Anies?," tegas Kent.
"Saya ingatkan, jangan membuat Pemprov DKI ini seperti perusahaan Anda sendiri, semua uang yang di Pemprov DKI ini adalah uang masyarakat DKI Jakarta. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, semuanya serba sensitif, harusnya Anda bertanya dulu kepada rakyat mengenai hal ini, apakah mereka keberatan atau tidak. Kecuali Anda melakukan kegiatan ini dengan anggaran CSR atau pakai uang dari kantong Anda sendiri, baru saya jamin tidak akan ada yang komplain, uang masyarakat DKI Jakarta tolong jangan di hambur-hamburkan sembarangan," ketus Kent.
Untuk diketahui, Hak Interpelasi sudah tertuang di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 322, yakni DPRD Provinsi berhak melakukan Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat.
Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Lalu Hak Angket, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dan Hak Menyatakan Pendapat, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya resmi mengajukan surat usulan Hak Interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta soal gelaran Formula E.
Baca juga: Santai Diancam Interpelasi Formula E oleh PDIP dan PSI, Mas Anies: Itu Hak Dewan, Bukan Urusan Kami
Surat usulan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, pada Kamis 26 Agustus 2021.
Jika merujuk pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD.
Selain itu, usulan Hak Interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.
Usulan kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.
Sejauh ini, tujuh fraksi selain PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta tidak mau ikut-ikutan dengan interpelasi itu.